17 MARET 2015 Admin Website BKP jateng

  Link download :      http://gdurl.com/Des5/download      

              PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
                                   NOMOR 83 TAHUN 2006
                                             TENTANG
                               DEWAN KETAHANAN PANGAN
                     DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
                       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1996 tentang Pangan, telah dibentuk Dewan Ketahanan
Pangan dengan Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001
tentang Dewan Ketahanan Pangan;
b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas Dewan
Ketahanan Pangan serta menyesuaikan fungsi dan tugas
Dewan Ketahanan Pangan dengan perkembangan keadaan
saat ini, dipandang perlu mengatur Dewan Ketahanan
Pangan dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Dewan Ketahanan Pangan;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang …
- 2 -
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang
Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG DEWAN KETAHANAN
PANGAN.
BAB I …
- 3 -
BAB I
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Pembentukan dan Tugas
Pasal 1
(1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya
dalam Peraturan Presiden ini disebut Dewan.
(2) Dewan merupakan lembaga non struktural yang
dipimpin oleh seorang Ketua.
Pasal 2
(1) Dewan mempunyai tugas membantu Presiden dalam :
a. Merumuskan kebijakan dalam rangka
mewujudkan ketahanan pangan nasional;
b. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam
rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.
(2) Tugas Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan,
distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman
pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah
pangan dan gizi.
Bagian …
- 4 -
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3
(1) Susunan organisasi Dewan terdiri dari :
a. Ketua : Presiden Republik Indonesia;
b. Ketua Harian : Menteri Pertanian;
c. Sekretaris
merangkap Anggota : Kepala Badan Ketahanan
Pangan, Departemen
Pertanian;
d. Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan.;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Kehutanan;
6. Menteri Kelautan dan
Perikanan;
7. Menteri Perhubungan;
8. Menteri Pekerjaan Umum;
9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Sosial;
11. Menteri …
- 5 -
11. Menteri Pendidikan
Nasional;
12. Menteri Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan
Menengah;
13. Menteri Negara
Riset dan Teknologi;
14. Menteri Negara
Perencanaan
Pembangunan Nasional/
Kepala Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional;
15. Menteri Negara Badan
Usaha Milik Negara;
16. Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
17. Kepala Badan Pusat
Statistik;
18. Kepala …
- 6 -
18. Kepala Badan
Pengawasan Obat dan
Makanan.
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan
dapat mengundang Menteri, Kepala Lembaga
Pemerintah Non Departemen (LPND), Gubernur,
Bupati/Walikota atau pejabat tertentu, tokoh masyarakat
serta unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam
rapat atau pertemuan Dewan, dan mengikutsertakannya
dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 4
(1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan dibantu oleh
Sekretariat Dewan.
(2) Sekretariat Dewan secara ex-officio dilaksanakan oleh
Badan Ketahanan Pangan yang merupakan unit kerja
struktural di lingkungan Departemen Pertanian.
(3) Sekretariat Dewan dipimpin oleh Sekretaris yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Ketua Dewan melalui Ketua Harian.
Pasal 5 …
- 7 -
Pasal 5
Sekretariat Dewan mempunyai tugas memberikan pelayanan
teknis dan administrasi kepada Dewan.
Bagian Keempat
Kelompok Kerja
Pasal 6
(1) Apabila dipandang perlu untuk melaksanakan tugas
Dewan, Ketua Harian Dewan membentuk Kelompok
Kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat
pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku
usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan
ketahanan pangan nasional.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan,
rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan
oleh Ketua Harian.
BAB II …
- 8 -
BAB II
DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI
Pasal 7
Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Provinsi
sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah
Provinsi membentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi yang
selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Dewan
Provinsi yang diketuai oleh Gubernur.
Pasal 8
(1) Dewan Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur
dalam :
a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan
ketahanan pangan Provinsi dengan memperhatikan
kebijakan yang ditetapkan Dewan;
b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong
keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan
ketahanan pangan;
c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian
perwujudan ketahanan pangan Provinsi.
(2) Tugas Dewan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan,
distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman
pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah
pangan dan gizi.
Pasal 9 …
- 9 -
Pasal 9
(1) Organisasi, susunan keanggotaan dan tata kerja Dewan
Provinsi ditetapkan oleh Gubernur selaku Ketua Dewan
Provinsi.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Provinsi dibantu
oleh Sekretariat Dewan Provinsi.
(3) Sekretariat Dewan Provinsi secara ex-officio dilaksanakan
oleh unit kerja/perangkat daerah provinsi yang
menangani tugas dan fungsi ketahanan pangan.
(4) Sekretariat Dewan Provinsi dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Provinsi.
(5) Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan tugas
Dewan Provinsi, Ketua Dewan Provinsi dapat
membentuk kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli
dari unsur pejabat pemerintah, organisasi
kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan
dengan penyelenggaraan ketahanan pangan Provinsi.
BAB III …
- 10 -
BAB III
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN/KOTA
Pasal 10
Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan
Kabupaten/Kota sebagai bagian dari ketahanan pangan
nasional, Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Dewan
Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam
Peraturan Presiden ini disebut Dewan Kabupaten/Kota yang
diketuai oleh Bupati/Walikota.
Pasal 11
(1) Dewan Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu
Bupati/Walikota dalam :
a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan
ketahanan pangan Kabupaten/Kota dengan
memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh
Dewan dan Dewan Provinsi;
b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong
keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan
ketahanan pangan;
c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian
perwujudan ketahanan pangan Kabupaten/Kota.
(2) Tugas …
- 11 -
(2) Tugas Dewan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi penyediaan pangan, distribusi
pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan,
pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan
gizi.
Pasal 12
(1) Organisasi, susunan keanggotaan, dan tata kerja Dewan
Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota
selaku Ketua Dewan Kabupaten/Kota.
(2) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Kabupaten/Kota
dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan
Kabupaten/Kota.
(3) Sekretariat Dewan Kabupaten/Kota secara ex-officio
dilaksanakan oleh unit kerja/perangkat daerah
Kabupaten/Kota yang menangani tugas dan fungsi
ketahanan pangan.
(4) Sekretariat Dewan Kabupaten/Kota dipimpin oleh
Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Ketua Dewan
Kabupaten/Kota.
(5) Apabila …
- 12 -
(5) Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan tugas
Dewan Kabupaten/Kota, Ketua Dewan Kabupaten/Kota
dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas
tenaga ahli dan unsur pejabat pemerintah, organisasi
kemasyarakatan, dan pelaku usaha yang berkaitan
dengan penyelenggaraan ketahanan pangan
Kabupaten/Kota.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 13
(1) Dewan mengadakan rapat pleno yang dipimpin
langsung oleh Ketua Dewan untuk menentukan
kebijakan pangan nasional dan membahas laporan
pelaksanaan tugas Dewan, secara berkala sekurangkurangnya
2 (dua) kali dalam setahun dan/atau
sewaktu-waktu sesuai keperluan.
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan, Ketua
Harian mengadakan rapat koordinasi secara berkala
sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun
dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
Pasal 14 …
- 13 -
Pasal 14
(1) Dewan mengadakan rapat konsultasi dan/atau
koordinasi dengan Ketua Dewan Provinsi sekurangkurangnya
sekali dalam 2 (dua) tahun yang disebut
Konferensi Dewan Ketahanan Pangan.
(2) Dewan mengadakan rapat konsultasi dan/atau
koordinasi dengan Ketua Dewan Kabupaten/Kota
sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang disebut
Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan.
(3) Dewan Provinsi mengadakan rapat konsultasi dan/atau
koordinasi dengan Ketua Dewan Kabupaten/Kota di
wilayahnya sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu)
tahun.
(4) Dewan Kabupaten/Kota mengadakan rapat konsultasi
dan/atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh
masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait sekurangkurangnya
sekali dalam 1 (satu) tahun.
Pasal 15
Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan dalam
melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan.
Pasal 16 …
- 14 -
Pasal 16
(1) Dewan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan
mengenai ketahanan pangan di wilayahnya kepada
Dewan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan secara
berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu
sesuai keperluan.
(2) Dewan Provinsi menyampaikan laporan mengenai
ketahanan pangan di wilayahnya kepada Dewan secara
berkala sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu
sesuai keperluan.
BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 17
(1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan
dibebankan kepada anggaran Departemen Pertanian.
(2) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan
Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi.
(3) Biaya …
- 15 -
(3) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan
Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Peraturan Presiden ini diatur oleh Ketua Harian.
Pasal 19
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini maka Keputusan
Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan
Pangan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 20 …
- 16 -
Pasal 20
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
                                                                        Ditetapkan di Jakarta
                                                                  pada tanggal 4 Oktober 2006
                                                            PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
                                                                                    ttd.
                                                         DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum
Lambock V. Nahattands