04 09:40:27 NOVEMBER 2015 Jona Admin Website BKP Jateng

Penyelesaian sengketa informasi

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi:

  1. PPID Badan Ketahanan Pangan Provinsi JawaTengah yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut:

 

  1. PPID Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang akan ditolak;
  2. PPID Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan pejabat yang terkait di lingkunganBadan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
  3. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
  4. Hasil keputusan rapat didokumentas ikan secara baik.

 

2. PPID Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang akan  memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis:

 

  1. PPID Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengahmempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi;
  2. PPID Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengahmengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan Bidang yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
  4. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

 

  1. Penyelesaian sengketa informasi

 

  1. PPID Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;
  2. PPID Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan PPID Provinsi Jawa Tengahmenyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan Atasan PPID Provinsi Jawa Tengah;
  3. Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi , PTUN, dan MA, maka PPID Provinsi Jawa Tengah melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi.