30 APRIL 2015 Admin Website BKP jateng

Semarang - 29/04/15 Setelah sebelumnya diselenggarakan rapat Tim Kelompok Kerja (Pokja) Ahli Dewan Ketahanan Pangan pada 13/4, hari ini (29/4) dilaksanakan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang menjadi forum rembugan dan koordinasi tertinggi dalam tata kerja pangan daerah. Rakor DKP ini diagendakan membahas penguatan kelembagaan dan pemanfaatan teknologi informasi  dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Jawa Tengah, papar
 Ir. Whitono, M.Si selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.

Inovasi Pembangunan Daerah

Gubernur Jawa Tengah dalam sambutannya menegaskan bahwa UU 18 Tahun 2012 mengamanatkan agar upaya pemenuhan kebutuhan pangan di dalam negeri diutamakan dari produksi domestik. Teknologi Informasi bisa untuk mendata, monitoring evaluasi dan melayani masyarakat, tutur Ganjar. Beliau menegaskan bahwa publik menghendaki inovasi pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.  “Saya ingin ada Sistem Informasi Geografis yang dapat mengidentifikasi  luas tanam, jumlah tanaman, perkiraan panen dan jumlah produksi. Setidaknya pada tahap awal bisa kita pantau 40 persennya”, tuturnya. Rembugan ini menjadi wadah sharing berbagai pengalaman yang muncul sekaligus saling bekerjasama dengan para pakar                                                                                                      dari Perguruan Tinggi untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

Swasembada Pajale

Kegiatan rakor DKP dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber dan diskusi. Paparan pertama disampaikan oleh Kepala Dinas Peranian Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Tengah, Ir. Suryo Banendro, MP.

Sasaran Produksi Padi, Jagung, Kedelai Jawa Tengah Tahun 2015 yaitu 11.636.967 ton GKG (padi), 3.795. 163 ton (jagung) dan 139. 900 ton (kedelai). Langkah operasional dalm upaya khusus swasembada pajale, menurut Kepala Dinpertan TPH Prov. Jateng, antara lain : (1) Rehab jaringan irigasi; (2) Percepatan optimasi lahan; (3)Bantuan benih padi, jagung, kedelai; (4) Bantuan pupuk; (5) 5. Bantuan alsintan (traktor, pompa air, transplanter, power thresher, harvester); (6) GP-PTT padi, jagung dan kedelai dan (7). PAT jagung dan kedelai. “Dalam pelaksanaannya Upsus Pajale di Jawa Tengah didukung pendampingan TNI dengan 7.546 babinsa, pendampingan mahasiswa/ alumni PT dan penyuluhan”, papar Ir. Suryo Banendo, MP. Penyuluh di Jawa Tengah sebanyak 5.582 org (PNS 2.997 org & THL-TBPP 2.585 org) siaga mendampingi kelompok tani, tegasnya.

Integrasi Teknologi Informasi

Menjawab PR yang diberikan Bapak Gubernur, pemapar kedua dari Dinhubkominfo Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang melaksanakan reformasi birokrasi melalui peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.  Operasionalnya diwujudkan melalui pengembangan GRMS (Government Resources Management System). Kebutuhan mendesak saat ini adalah mengintegrasikan sistem informasi baik antar kabupaten/kota dengan provinsi maupun antar stakeholders ketahanan pangan, tutur Prof. Budi W selaku moderator.

Kelembagaan Pangan dan Koordinasi Sinergis

Kelembagaan pangan nasional saat ini sedang digodok dan didalamnya akan memperkuat fungsi penanganan keamanan pangan, tutur Ir. Mei Rochjat, Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kementan RI.  Penanganan urusan pangan memerlukan  sinergitas kerjasama dari berbagai institusi terkait. Karena itu, koordinasi antar institusi harus dilakukan secara intensif agar semua pihak dapat, saling mendukung upaya-upaya pembangunan di bidang pangan.