06 APRIL 2015 Jona Admin Website

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara BKP Jawa Tengah 

Sudah diserahkan Ke Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

LHKPN KA. BKP Prov . JATENG

LHKPN BKP PROV. JATENG  

Lembar LHKPN Ka. BKP Prov. Jateng

 

 

LHKASN

LHKASN

Sekilas tentang LHKPN

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, maka menjadi kewajiban para penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti diatur dalam Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK.

Berdasarkan pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah : Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; Menteri; Gubernur; Hakim; Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; Pimpinan Bank Indonesia; Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; Pejabat Eselon I dann pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa; Penyidik; Panitera Pengadilan; dan Pemimpin dan Bendaharawa Proyek). 

Selain itu, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan intruksi tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPN) yang juga mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN yaitu Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara; Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan; Pemeriksa Bea dan Cukai; Pemeriksa Pajak; Auditor; Pejabat yang mengeluarkan perijinan; Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan Pejabat pembuat regulasi. 

Masih untuk mendukung pemberantasan korupsi, MenPAN kemudian menerbitkan kembali Surat Edaran Nomor: SE/05/M.PAN/04/2005 (link) dengan perihal yang sama. Berdasarkan SE ini, masing-masing Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK. 

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas juga diwajibkan bagi Penyelenggara Negara untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat. Kedua melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun dan ketiga mengumumkan harta kekayaannya. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah selaku pejabat Badan Publik  mengumumkan LHKPN-nya yang telah diperiksa oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Deputi Bidang Pencegahan KPK di papan pengumuman instansi.

Sumber  Portal PPID Prov. Jateng

Harga Pangan

 
No. Komoditas

    Harga

1. Tepung Terigu Rp.6.611,-/kg
2. Minyak Goreng Rp.11.808,-/kg
3. Daging Sapi Murni Rp.107.556,-/kg
4. Telur Ayam Ras Rp.17.270,-/kg
5. Daging Ayam Ras Rp.28.849,-/kg
6. Cabe Merah Keriting Rp.21.502,-/kg
7. Bawang Merah Rp.25.960,-/kg
8. Gula Pasir Lokal Rp.12.835,-/kg
9. Kedelai Biji Kering Rp.8.439,-/kg
10. Jagung Pipilan Kering Rp.5.856,-/kg
11. Beras Premium Rp.10.545,-/kg
12. Beras Medium Rp.9.110-/kg
13. Beras Termurah Rp.7.956,-/kg

 

Catatan :   Sumber Data Enumerator Panel Harga Pangan dari 27 Kab/Kota

 

  Minggu III April  2017 , Keadaan Tgl 17/4/2017

 

  Data Yang Disajikan Adalah Harga Rata-Rata Dari 27 Kab/Kota

Selengkapnya

INFORMASI HARGA PANGAN

Harga Gabah

No. Kabupaten

    Harga GKP           Tk Petani

1. Kab. Cilacap Rp.3.000,-/kg
2. Kab. Banyumas  Rp.3.300,-/kg
3. Kab. Purbalingga Rp.3.350,-/kg
4. Kab. Banjarnegara Rp.3.400,-/kg
5. Kab. Kebumen Rp.0,-/kg
6. Kab. Purworejo Rp.3.100,-/kg
7. Kab. Wonosobo Rp.4.000,-/kg
8. Kab Magelang Rp.3.800,-/kg
9. Kab.Boyolali Rp.3.100,-/kg
10. Kab. Klaten Rp.3.800,-/kg
11. Kab Sukoharjo Rp.4.000,-/kg
12. Kab. Wonogiri Rp.3.200-/kg
13. Kab. Karanganyar Rp.3.800,-/kg
14. Kab. Sragen Rp.3.900,-/kg
15. Kab. Grobogan Rp.4.000,-/kg
16. Kab. Rembang Rp.3.800-/kg
17. Kab. Temanggung Rp.4.000-/kg
18. Kab. Kendal Rp.4.100,-/kg
19. Kab. Batang Rp.3.700,-/kg
20. Kab. Pemalang Rp.3.600,-/kg
21. Kab. Tegal Rp.4.200,-/kg
22. Kab. Brebes Rp.3.800,-/kg
23. Kab. Pekalongan Rp.3.600,-/kg
  Rata-rata Rp.3.677-/kg
  Tertinggi Rp.4.100,-/kg
  Terendah Rp.3.100,-/kg

Selengkapnya

INFORMASI HARGA PANGAN

Statistic User

Pengunjung hari ini : 170
Total pengunjung : 395580
Hits hari ini : 428
Total Hits : 1825143
Pengunjung Online : 6