20 11:36:52 NOVEMBER 2017 Admin PPID DISHANPAN

Jawa tengah mempunyai beban kemiskinan yang masih cukup tinggi yaitu mencapai 13,01 persen pada periode Maret 2017, sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu menurun sekitar 0,26 persen. Berbagai strategi kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diantaranya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui kegiatan yang dilaksanakan melalui Bantuan langsung, hibah dan Bansos.


Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan diantaranya dengan Kegiatan Bansos Desa Mandiri Pangan,” ungkap Sadi, Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan  pada Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Desa Mandiri Pangan pada 16 November 2017 di Ruang Sidang Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

Program Aksi Desa Mandiri Pangan telah dilaksanakan sejak tahun 2006. Hingga tahun 2017 jumlah Desa Mandiri Pangan telah mencapai 397 desa di 31 Kabupaten/Kota baik yang didanai oleh APBN maupun APBD Provinsi Jawa Tengah. Untuk tahun 2018, melalui dana APBD Provinsi Jawa Tengah, kegiatan Desa Mandiri Pangan akan dilaksanakan di 30 Desa pada 10 Kabupaten. Pemilihan lokasi kegiatan berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 sedangkan penerima manfaat by name by adress berdasarkan data Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015 yang dikeluarkan oleh BPS.


Dalam pertemuan ini juga dihadirkan petugas dari Kabupaten Purworejo dan pendamping Desa Mandiri Pangan dari Kabupaten Wonogiri sebagai pembicara. Dipilih pembicara dari dua Kabupaten tersebut karena pada Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kelompok afinitas di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonogiri mendapatkan penghargaan terbaik pertama dan kedua. Diharapkan Kabupaten/Kota yang lain dapat mengadopsi upaya yang telah dilaksanakan agar kegiatan kelompok afinitas Desa Mandiri Pangan dapat berkelanjutan sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.

Lebih lanjut Sadi mengungkapkan, peran aktif aparat dan pendamping yang menjadi fasilitator masyarakat harus bekerja lebih optimal dalam mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif untuk memerangi kemiskinan dan rawan pangan.

“Upaya penanggulangan kemiskinan tidak akan berhasil apabila tidak terdapat komitmen dalam pelaksanaan program/kegiatan, penggunaan data BDT sebagai sasaran dan selalu melakukan monitoring serta evaluasi terkait program pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara berkala agar permasalahan atau kendala yang dihadapi dapat dicari solusi bersama”,ungkapnya.