27 MARET 2015 Admin BKP Jateng Jona
Intervensi dari Pemerintah berupa pemberian bantuan yang tepat sehingga masyarakat tidak kelaparan, tentu sangat diperlukan dengan segera. Namun yang menjadi masalah disini adalah, selain dana Pemerintah yang terbatas, juga perlu dipikirkan formula bentuk bantuan seperti apa yang cocok sehingga masyarakat selain terbebas dari kelaparan juga mampu berproduksi dan berkonsumsi secara seimbang. Bantuan langsung berupa uang, beras ataupun bahan pangan lainnya kepada masyarakat, memang sangat membantu penanganan rawan pangan, tetapi tidak mendidik, menimbulkan rasa tidak berdaya dan menimbulkan ketergantungan yang semakin kuat kepada Pemerintah, perlu adanya terobosan  dalam penanganannya. Salah satu model intervensi pemerintah yang dapat dilakukan untuk mengatasi rawan pangan sekaligus meningkatkan harga diri dan kemampuan berproduksi didalam masyarakat adalah Model Kegiatan Padat Karya Pangan. Padat  Karya Pangan (PKP) adalah kegiatan pembangunan sarana prasarana fisik pedesaan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan bahan pangan beras sebagai kompensasi upah kerja.
 
Kelebihan program padat karya apabila dibandingkan dengan bantuan langsung dalam bentuk, uang, beras ataupun bahan pangan lainnya adalah: Pertama,  padat karya lebih memberikan manfaat pada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kedua, orang merasa lebih dihargai menerima uang atau kompensasi lainnya karena bekerja memeras keringat, daripada menerima begitu saja karena belas kasihan. Ketiga,  program padat karya memberi efek ganda yaitu memberikan pendapatan pada masyarakat sekaligus perbaikan sarana dan prasarana dilingkungan peserta program padat karya itu berada. Keempat, memperkecil kecemburuan orang yang ekonominya juga pas - pasan tetapi tidak terjangkau oleh bantuan pemerintah. 
 
Pengerjaan sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) melalui  Padat Karya juga memiliki beberapa keuntungan apabila dibandingkan dengan penanganan model kontraktual melalui pihak ketiga, keuntungan itu antara lain: Pertama,  sesuai dengan namanya adalah ditujukan untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak serta mempunyai dampak manfaat bagi pekerja maupun masyarakat.Kedua, ciri khas yang paling menonjol dari model padat karya adalah proporsi penganggaran yang lebih besar disediakan untuk uang perangsang kerja (Upah) untuk pengadaan bahan pangan dan dan sisanya diperuntukkan untuk bahan bangunan atau material lainnya. Ketiga, banyak kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, dengan biaya yang tidak murah, akhirnya seringkali kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Hal ini karena peran masyarakat dalam pembangunan infrastruktur harus optimal. Keterlibatan masyarakat yang kurang dalam proses pengambilan keputusan baik pada tahap awal saat pra survey, investigasi, desain, maupun konstruksi cenderung mengakibatkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap bangunan yang ada sangatlah minim. Kekurangan ini tentunya dapat  diatasi dengan model padat karya yang sangat melibatkan masyarakat pada proses persiapan sampai dengan pelaksanaannya.
 
Badan Ketahanan Pangan Prov. Jateng telah melaksanakan  program PKP sejak tahun 2010, pada tahun 2015 akan dilaksanakan di 30 desa yang berada di 29 Kabupaten. Kegiatan PKP ini dimaksudkan  untuk meningkatkan akses pangan dan pemberdayaan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pembangunan dengan pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Sedangkan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini antara lain untuk mengembangkan budaya dan semangat kegotong-royongan masyarakat, memberi bantuan pangan kepada masyarakat yang akses pangannya rendah,  mengembangkan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan,  mengembangkan pemanfaatan material lokal yang tersedia di pedesaan, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana fisik pedesaan secara berkelanjutan. PKP dilaksanakan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat, menumbuhkan keswadayaan masyarakat dan mengembangkan budaya lokal yaitu gotong-royong dalam membangun/memperbaiki infrastruktur pedesaan untuk memantapkan ketahanan pangan di desa.
 
Pada tahun ini PKP dilaksanakan dengan melibatkan jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada di Kodim/Koramil dengan  harapan dapat meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat yang lebih banyak sehingga  dengan fasilitasi pemerintah yang tidak terlalu banyak (Rp. 16,5 juta setiap lokasi dalam bentuk beras sebagai upah tenaga kerja dan material/bahan bangunan) dapat diperoleh hasil yang lebih optimal.