04 07:27:55 APRIL 2017 Admin PPID

Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tahun 2017 pada tanggal 29 Maret 2017 di Kartasura yang dihadiri Anggota DKP Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pangan, perwakilan Dinas Perikanan dan Dinas Perindustrian Perdagangan.

 

Rakor DKP Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan konsep “World Cafe” dengan membagi peserta ke dalam kelompok-kelompok diskusi (5 kelompok) yang membahas isu strategis terkait pembangunan ketahanan pangan yaitu Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan guna menjawab persoalan yang ada dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran di Jawa Tengah untuk mewujudkan kedaulatan pangan.  Sebagai Ketua Diskusi Kelompok dari Kepala OPD Provinsi Jawa Tengah: (1) Dinas Pertanian dan Perkebunan (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; (3) Dinas Perikanan dan Kelautan; (4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan (5) Dinas Ketahanan Pangan.


Rakor yang mengangkat Tema “Ketahanan Pangan untuk Kesejahteraan Petani/Nelayan” dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, SH., MIP. Disampaikan bahwa sektor pertanian dari tahun ke tahun mengalami penurunan tenaga kerja banyak pemuda yang enggan untuk bertani karena rendahnya pendapatan bila dibandingkan pendapatan di sektor lain (pabrik). Pemerintah telah mengupayakan modernisasi sektor pertanian, yang kditunjang dengan program-program yang memadai dengan tujuan untuk menaikkan pendapatan petani, nelayan, peternak, dll. Selain itu telah diluncurkan Aplikasi Petani Jateng yang menjadi wadah para petani mencari solusi masalahnya. Seperti pupuk dan gangguan serangan hama. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk menawarkan (mempromosikan) berbagai produk hasil pertanian para petani. Sehingga untuk menjual hasil pertaniannya petani tidang tergantung pada tengkulak, dan petani memiliki nilai tawar atas produk yang dihasilkan. Telah dibagikan juga Kartu Tani (sebagai data base petani) yang membantu petani mendapatkan pupuk bersubsidi juga membantupengalokasian bantuan saprodi dan saprotan agar lebih tepat sasaran kepada petani yang masih masuk kategori miskin.


Tantangan lain dalam pertanian yaitu bagaimana mempertahankan lahan pertanian pangan agar berkelanjutan di tengah ditengah pertumbuhan pemukiman dan industri yang bila dihitung secara ekonomi lebih menguntungkan. Pada prinsipnya Jateng harus terus berusaha sekuat tenaga mewujudkan kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, mengimplementasikan Perda 5/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

 

Persoalan lainnya, konsumsi pangan masyarakat cenderung tergantung pada salah satu jenis pangan, sehingga perlu didorong untuk konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Maka upaya Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis sumber daya lokal perlu ditingkatkan lagi. Pangan Lokal yang ada di Jawa Tengah dikembangkan mulai dari budidaya, pengolahan sampai dengan pemasaran dan siap dikonsumsi secara berkelanjutan.

 

Kemudian untuk menunjang kegiatan aksi di masyarakat, perlu adanya Regulasi dalam rangka penyesesuaian, penyempurnaan, penegakan hukum, untuk mewujudan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani nelayan di Jateng, terutama untuk komoditas strategis padi, jagung, kedelai, daging, susu, ikan dan garam, sehingga dapat menjadi payung hukum dalam pemberdayaan petani, peternak, nelayan untuk peningkatan kesejahteraan petani/nelayan Jawa Tengah.