30 11:24:34 NOVEMBER 2017 Admin PPID DISHANPAN

Kartasura – Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) pada tanggal 21 November 2017 dengan Tema “Perwujudan Kedaulatan Pangan Melalui Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan”. Rakor yang dihadiri 150 peserta dari anggota Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kab/Kota Se Jateng; Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Pertanian Kab/Kota Se Jateng; dan Stakeholders terkait, dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si. Hadir sebagai keynote speaker, Ir. Tri Agustin S., MM. – Kapus Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan BKP Kementan RI, serta narasumber dari Distanbun, Disnak Keswan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.


Dalam rangka mengupayakan mutu dan keamanan pangan, diperlukan sinergitas dalam penanganan pangan hulu-hilir, mulai dari perencanaan, persiapan, produksi, pasca produksi, panen, grading, packing. Selain itu juga diperlukan kesadaran pelaku yang memproduksi dan memperdagangkan pangan untuk membangun kejujuran serta memenuhi standar keamanan pangan serta mutu pangan. Penerapan jaminan mutu merupakan langkah penting bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pengakuan formal terkait dengan jaminan mutu, diwujudkan dalam bentuk sertifikat sebagai alat bukti penerapan sistem manajemen mutu dan menjadi jaminan dapat diterimanya suatu produk pertanian baik di pasar domestik, regional maupun internasional. Dengan demikian dapat meningkatkan daya saing produk dan nilai tambah/pendapatan yang akan memberikan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

 


 

Untuk komoditas beras, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras: Medium, Premium dan Beras Khusus, diberlakukan sejak 1 September 2017 yang dilengkapi dengan klasifikasi komponen mutu beras. Sedangkan untuk harga beras mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun tentang Penentuan Harga Eceran Tertinggi Beras Kualiatas Medium, Premium dan Beras Khusus berdasarkan penetapan zonasi. Maka para pelaku usaha yang menjual beras dengan kemasan, wajib memberikan label jenis beras yang dijualnya. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut akan mendapatkan sanksi administratif berupa pencabutan izin oleh pejabat penerbit izin. Untuk itu kepada OPD terkait agar dapat melakukan sosialisasi dan pembinaan.



Wagub Heru juga menyampaikan agar kita senantiasa memanfaatkan produk pangan lokal. Produk lokal tidak kalah bersaing dengan produk impor, bahkan beberapa telah bersertifikat Prima 3 dan telah terdaftar sebagai Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang menjadi jaminan pangan segar tersebut aman dikonsumsi. Selain Rakor DKP, pada waktu yang bersamaan diselenggarakan juga Lomba Produk Pangan Segar Bersertifikat yang bertujuan untuk mempromosikan produk pangan segar bersertifikat agar semakin dikenal masyarakat luas, serta memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pelaku usaha produksi pangan segar yang telah menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, serta untuk membangun jejaring pemasaran produk pangan segar bersertifikat.