14 DESEMBER 2015 Jona Admin Website BKP Jateng

Masalah pangan kedepan tentunya akan menjadi tantangan tersendiri, hal ini seiring dengan meningkatnya permintaan pangan oleh masyarakat dunia yang tidak seimbang dengan pertumbuhan produksi atau ketersediaan pangan, kondisi seperti ini bagi orang - orang yang tidak bertanggung jawab akan menjadi sebuah

peluang untuk mengeruk keuntungan. Mereka bisa memproduksi pangan dengan berbagai macam cara tanpa mengindahkan kaidah norma, maupun standart keamanan pangan, yang penting mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa berpikir dampak yang di rasakan bagi konsumen.

Lebih-lebih di tunjang kemajuan teknologi dan informasi, sehingga di mungkinkan berbagai cara dan teknologi digunakan oleh para oknum pelaku produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan untuk merekayasa dengan menggunakan bahan tambahan dengan tujuan untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan aspek keamanan pangan, atau tanpa menerapkan GAP, GHP, GMP dan HACCP, sehingga produk pangan tersebut diragukan keamanannya.

Melihat kenyataan dan kondisi seperti tersebut diatas maka secara perlahan - lahan tapi pasti akan berdampak dan berpengaruh pada respon konsumen, akan ada perubahan orientasi konsumen yang tadinya masih berorientasi pada kuantitas akan beralih pada kualitas. Konsumen akan mencari pangan yang mempunyai jaminan keamanan pangan meskipun dengan harga yang lebih mahal di banding pangan yang tidak terjamin.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, antara lain dikatakan bahwa :

  • Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu. 
  • Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
  • Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
  • Pemenuhan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan melalui penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
  • Pemerintah dan/atau Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah dapat memberikan sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
  • Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan di bidang Pangan Segar harus memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar.
  • Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina, mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan usaha Pangan Segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
  • Penerapan persyaratan teknis Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar sebagaimana diatas dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan Segar serta jenis dan/atau skala usaha.

Di Tembahkan Kementerian Perdagangan melalui Dirjend Standarisasi dan Perlindungan Konsumen juga sudah mewajibkan pangan segar dalam kemasan harus di TERA PANGAN  (di Registrasi) yang dilakukan oleh lembaga Sertifikasi Produk Pangan Hasil Pertanian.

Melihat isi atau amanat dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 serta kebijakan dari Kementerian Perdagangan tersebut nampaknya sudah menjadi tugas kita bersama untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap keamanan dan mutu pangan khususnya pangan segar, serta OKKP-D sebagai lembaga Sertifikasi Produk Hasil pertanian yang sudah di Akreditasi atau di Verifikasi oleh Pusat harus terus di tingkatkan peran dan fungsinya untuk melakukan Sertifikasi Produk Pangan Hasil Pertanian, karena dampak dari undang-undang dan kebijakan Kementerian Perdagangan tersebut ke depan akan semakin banyak para pelaku usaha pangan segar dalam kemasan akan mendaftarkan atau me-Registrasikan ke OKKP-D, sehingga ke depan OKKP-D perlu di perkuat agar mampu memberikan pelayanan secara Optimal.

Pada tanggal 8 Desember 2015 OKKP-D telah melaksanakan Sidang Komisi Teknis untuk menetapkan para pemohon Registrasi PSAT dan Sertifikasi Prima 3 yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan nomor Registrasi, dengan demikian produk yang dihasilkan mempunyai ijin edar serta mempunyai Nilai Tambaah Daya Saing.

MEA sudah di depan mata kita, maka mau tidak mau produk pangan segar kita harus mampu bersaing dengan produk luar negeri khususnya dalam hal mutu dan keamanan pangan. Untuk menghasilkan produk pangan yang memenuhi persyaratan aman untuk dikonsumsi maka harus melalui penanganan yang baik dan benar mulai dari persiapan lahan, pemilihan bibit, penanaman, perawatan tanaman dan buah, perlakukan saat panen dan pasca panen.

Para petani kita atau produk-produk pangan dalam negeri kalau tidak di persiapkan mutu dan keamanan pangannya dengan baik, pasti akan terdesak oleh produk dari luar negeri, sehingga program Kedaulatan Pangan yang di canangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan semakin sulit untuk kita wujudkan.

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD yang menjadi Sekretariat OKKP-D sesuai Pergub Nomor 97 tahun 2019 harus mempunyai KOMITMEN yang kuat untuk mengoptimalkan kinerja dari OKKP-D dan secara terus menerus melakukan Capacity Building  serta memperluas ruang lingkup yang di miliki oleh OKKP-D untuk memenuhi  tuntutan masyarakat.

                                                                                        --- shn ---

Harga Pangan

 
No. Komoditas

    Harga

1. Tepung Terigu Rp.6.611,-/kg
2. Minyak Goreng Rp.11.808,-/kg
3. Daging Sapi Murni Rp.107.556,-/kg
4. Telur Ayam Ras Rp.17.270,-/kg
5. Daging Ayam Ras Rp.28.849,-/kg
6. Cabe Merah Keriting Rp.21.502,-/kg
7. Bawang Merah Rp.25.960,-/kg
8. Gula Pasir Lokal Rp.12.835,-/kg
9. Kedelai Biji Kering Rp.8.439,-/kg
10. Jagung Pipilan Kering Rp.5.856,-/kg
11. Beras Premium Rp.10.545,-/kg
12. Beras Medium Rp.9.110-/kg
13. Beras Termurah Rp.7.956,-/kg

 

Catatan :   Sumber Data Enumerator Panel Harga Pangan dari 27 Kab/Kota

 

  Minggu III April  2017 , Keadaan Tgl 17/4/2017

 

  Data Yang Disajikan Adalah Harga Rata-Rata Dari 27 Kab/Kota

Selengkapnya

INFORMASI HARGA PANGAN

Harga Gabah

No. Kabupaten

    Harga GKP           Tk Petani

1. Kab. Cilacap Rp.3.000,-/kg
2. Kab. Banyumas  Rp.3.300,-/kg
3. Kab. Purbalingga Rp.3.350,-/kg
4. Kab. Banjarnegara Rp.3.400,-/kg
5. Kab. Kebumen Rp.0,-/kg
6. Kab. Purworejo Rp.3.100,-/kg
7. Kab. Wonosobo Rp.4.000,-/kg
8. Kab Magelang Rp.3.800,-/kg
9. Kab.Boyolali Rp.3.100,-/kg
10. Kab. Klaten Rp.3.800,-/kg
11. Kab Sukoharjo Rp.4.000,-/kg
12. Kab. Wonogiri Rp.3.200-/kg
13. Kab. Karanganyar Rp.3.800,-/kg
14. Kab. Sragen Rp.3.900,-/kg
15. Kab. Grobogan Rp.4.000,-/kg
16. Kab. Rembang Rp.3.800-/kg
17. Kab. Temanggung Rp.4.000-/kg
18. Kab. Kendal Rp.4.100,-/kg
19. Kab. Batang Rp.3.700,-/kg
20. Kab. Pemalang Rp.3.600,-/kg
21. Kab. Tegal Rp.4.200,-/kg
22. Kab. Brebes Rp.3.800,-/kg
23. Kab. Pekalongan Rp.3.600,-/kg
  Rata-rata Rp.3.677-/kg
  Tertinggi Rp.4.100,-/kg
  Terendah Rp.3.100,-/kg

Selengkapnya

INFORMASI HARGA PANGAN

Statistic User

Pengunjung hari ini : 170
Total pengunjung : 395580
Hits hari ini : 428
Total Hits : 1825143
Pengunjung Online : 6