17 14:37:46 MARET 2015 Admin Website BKP jateng

link download : http://gdurl.com/d0Xt/download             

         PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
                       NOMOR 65/Permentan/OT.140/12/2010
                                          TENTANG
   STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN
                         PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
                    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
                MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf m dan Pasal 8
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota, ketahanan pangan
merupakan urusan wajib;
b. bahwa keberhasilan urusan wajib ketahanan pangan tercermin
berdasarkan target capaian jenis pelayan dasar dan indikator
Standar Pelayanan Minimal bidang ketahanan pangan Provinsi
dan Kabupaten/Kota, yang pelaksanaannya dilakukan secara
bertahap;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan agar
pelaksanaan urusan ketahanan pangan dapat berjalan lancar dan
berhasil baik, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal
Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan
Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4254);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4585);
www.djpp.depkumham.go.id
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4819);
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan
Organisasi Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan
/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian;
Memperhatikan : Hasil rekomendasi Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
tanggal 12 Agustus 2010;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STANDAR
PELAYAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,
merata, dan terjangkau.
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap
warga secara minimal.
3. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan adalah ketentuan tentang
jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak
diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok
ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh daerah provinsi
dan kabupaten/kota.
www.djpp.depkumham.go.id
4. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan
pemerintahan.
5. Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan adalah pelayanan dasar untuk
mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam
serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
6. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan
untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian
SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
7. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan
bidang ketahanan pangan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang
ditetapkan.
8. Lembaga Ketahanan Pangan Provinsi adalah lembaga yang menyelenggarakan
urusan Pemerintahan Provinsi di bidang ketahanan pangan.
9. Lembaga Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota adalah lembaga yang
menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang ketahanan
pangan.
10. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia.
BAB II
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KETAHANAN PANGAN
Pasal 2
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan terdiri atas SPM Bidang
Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
Pasal 3
Dalam hal ketentuan SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan dasar :
1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
2. Distribusi dan Akses Pangan;
3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan
4. Penanganan Kerawanan Pangan.
www.djpp.depkumham.go.id
Pasal 4
(1) Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk
indikator kinerja untuk target capaian Tahun 2015.
Pasal 5
Penjabaran indikator kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam target capaian tahun
2015:
a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan:
Penguatan cadangan pangan 60% pada tahun 2015.
b. Distribusi dan Akses Pangan:
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 100% pada tahun
2015.
c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan:
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80% pada tahun 2015.
d. Penanganan Kerawanan Pangan:
Penanganan daerah rawan pangan 60% pada tahun 2015.
Pasal 6
Penjabaran indikator kinerja Pemerintah Darah Kabupaten/Kota target capaian 2015;
a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan:
1. Ketersediaan energi dan protein perkapita 90% pada tahun 2015;
2. Penguatan cadangan pangan 60% pada tahun 2015.
b. Distribusi dan Akses Pangan:
1. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 90% pada
tahun 2015;
2. Stabilitas harga dan pasokan pangan 90% tahun 2015.
c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan:
1. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90% pada tahun 2015;
2. Pengawasan dan pembinaan kemanan pangan 80% pada tahun 2015.
d. Penanganan Kerawanan Pangan:
Penanganan daerah rawan pangan 60% pada tahun 2015.
www.djpp.depkumham.go.id
BAB III
PENGORGANISASIAN
Pasal 7
(1) Gubernur bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan
Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dilaksanakan oleh perangkat
daerah provinsi.
(2) Bupati/Walikota bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan SPM Bidang
Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 yang dilaksanakan oleh
perangkat daerah kabupaten/kota.
Pasal 8
(1) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara operasional
dikoordinasikan oleh Badan/Kantor Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota.
(2) Penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh perangkat
daerah yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.
BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 9
(1) SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6
merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target standar pelayanan
minimal, baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
(2) Perencanaan program pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan secara bertahap sesuai petunjuk teknis SPM Bidang Ketahanan
Pangan.
BAB V
PELAPORAN
Pasal 10
(1) Gubernur dan Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja
penerapan dan pencapaian pelayanan ketahanan pangan kepada Menteri Pertanian
melalui Kepala Badan Ketahanan Pangan.
(2) Kepala Badan Ketahanan Pangan atas nama Menteri Pertanian melakukan
pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan.
BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 11
(1) Untuk menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat dilakukan monitoring dan
evaluasi atas penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Daerah, sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah.
www.djpp.depkumham.go.id
Pasal 12
Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dijadikan bahan:
a. masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian SPM
Bidang Ketahanan Pangan;
b. pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Ketahanan
Pangan;
c. pertimbangan dalam pemberian penghargaan bagi pemerintah daerah yang
berprestasi sangat baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
d. pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota yang
tidak berhasil mencapai SPM Bidang Ketahanan Pangan dengan baik dalam batas
waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus Daerah yang
bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII
PENGEMBANGAN KAPASITAS
Pasal 13
(1) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM
Bidang Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten/kota, dilakukan pengembangan
kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan
Pangan.
(2) Pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang
Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala
Badan Ketahanan Pangan atas nama Menteri Pertanian.
Pasal 14
(1) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui
peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personil dan keuangan, baik oleh
Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
(2) Peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personil dan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian orientasi umum, petunjuk teknis,
bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya.
BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 15
Pendanaan untuk penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi,
pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasi
manajemen, serta pengembangan kapasitas guna mendukung penyelenggaraan SPM
Bidang Ketahanan Pangan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian
Pertanian.
www.djpp.depkumham.go.id
Pasal 16
Pendanaan untuk penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan
evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem manajemen, serta
pengembangan kapasitas yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan
kabupaten/kota sesuai kewenangannya.
BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17
(1) Pembinaan teknis penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan
dilakukan sesuai petunjuk teknis.
(2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada
Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah, setelah dikoordinasikan dengan
Kementerian Dalam Negeri
Pasal 18
(1) Kepala Badan Ketahanan Pangan atas nama Menteri Pertanian dibantu Inspektur
Jenderal Kementerian Pertanian melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan
pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan pemerintahan daerah.
(2) Gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah melakukan pengawasan teknis atas
penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi.
(3) Bupati/Walikota melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM
Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19
Di luar jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, provinsi dan
kabupaten/kota tertentu wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan,
karakteristik, dan potensi daerah.
Pasal 20
SPM bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan Pasal 6,
diberlakukan juga untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut Pembinaan teknis yang dibuat Kementerian Pertanian dalam
Pelaksanaan SPM Bidang Ketahanan Pangan Pemerintah daerah provinsi dan
kabupaten/kota sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
peraturan ini, yang terdiri atas:
www.djpp.depkumham.go.id
1. Lampiran I. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Lampiran II. Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Lampiran III. Penjelasan Modul Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang
Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Lampiran IV. Stándar Pembiayaan Stándar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan
Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pasal 22
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkankan
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2010
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
SUSWONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 670
www.djpp.depkumham.go.id