06 15:30:22 FEBRUARI 2018 Jona Admin PPID DISHANPAN Jate

Rapat koordinasi sekaligus penandatanganan kontrak perjanjian kerja antara Dinas Ketahanan Pangan dan  calon Sarjana Pendamping Desa Mandiri Pangan tahun 2018 diselenggarakan di Ruang Sidang Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada hari  Selasa, 06 Februari 2018 , di hadiri oleh 40 (empat puluh) calon Sarjana Pendamping Desa Mandiri Pangan tahun 2018 dari 19 Kabupaten se Jawa Tengah yang telah lulus seleksi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menekankan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan hak asasi setiap masyarakat. UU Pangan ini juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan tidak semata-mata membangun ketahanan pangan, tetapi harus dilandasi oleh kemandirian dan kedaulatan pangan. Untuk mewujudkan hal itu, Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahananan pangan baik dalam hal menyelenggara-kan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan bagi keseluruhan subsistem pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan dan gizi.




Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2017 mencapai 12,23 % lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 10,12 %. Penduduk miskin tersebut berpotensi mengalami kerentanan pangan karena belum mampu mengkonsumsi pangan yang cukup secara berkelanjutan. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi akan berdampak langsung pada rendahnya status gizi, kualitas fisik dan tingkat intelegensia masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menurunkan tingkat kerentanan dan kerawanan pangan dan gizi masyarakat miskin di pedesaan adalah dengan Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakat-nya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif secara berkelanjutan.


 

Sedangkan pendekatan program aksi tersebut adalah dengan pemberdayaan masyarakat  yaitu untuk mengubah perilaku masyarakat desa agar dapat mengenali potensi dan sumberdaya yang dimiliki, sehingga mampu mengatasi permasalahannya dan menolong dirinya sendiri. Selain itu penguatan kelembagaan masyarakat meliputi kelompok afinitas, tim pangan desa, dan lembaga keuangan desa serta adanya penguatan sistem ketahanan pangan untuk meningkatkan akses fisik dan akses ekonomi masyarakat.

Sampai dengan tahun 2018 Provinsi Jawa tengah telah melaksanakan program aksi Desa Mandiri Pangan di 428 desa pada 31 Kab/ kota (178 desa APBD di 29 Kab dan 250 Desa APBN di 31 Kab/kota)  dengan target pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan selama empat tahun (4 tahap) yaitu tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan dan kemandirian.


Peran Pendamping pada kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan ini merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan program tersebut, dimana para pendamping akan melakukan fungsi dan tugasnya dalam mengembangkan kelompok di wilayah kerjanya bersama Tim Pangan Desa sehingga pelaksanaan di tingkat lapangan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Disamping itu diharapkan pula pendampingan juga dapat mensinergikan program yang lain untuk turut mendukung Program DMP dalam upaya pengentasan kemiskinan, sebagai contoh program Optimalisasi Pemanfaatan pekarangan sebagai lumbung hidup dan lumbung pangan sebagai cadangan pangan masyarakat.