15 09:54:59 APRIL 2015 Admin Website BKP jateng

Ungaran – Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mengadakan Rapat Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan (Pokja Ahli DKP) Tahun 2015 dipimpin oleh Ka BKP selaku Ketua Harian DKP Prov. Jateng. Acara Rapat Pokja Ahli dilaksanakan di  Ruang Sidang BKP Provinsi Jawa Tengah, Senin, 13 April 2015 diikuti oleh anggota Pokja Ahli DKP Jateng  serta SKPD anggota DKP (Dinpertan TPH, Dinbun, Dinnakeswan, Setbakorluh dan Biro Bina Produksi). Rapat tersebut membahas 2 topik utama, yaitu Swasembada Padi, Jagung, Kedelai, Daging dan Gula di Jawa Tengah serta Kelembagaan Pemerintahan Daerah untuk Urusan Pangan.

Libatkan Petani dalam Litbang

Pembahasan topik pertama diawali dengan paparan yang disampaikan oleh Prof. Dr. Budi Widianarko, M.Sc. “Untuk mewujudkan swasembada padi, jagung dan kedelai pada TA 2015, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk memfasilitasi kegiatan dalam rangka peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai serta menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia  Nomor 03/Permentan/OT.140/2/2015 tentang UPSUS”, paparnya. Melihat dukungan pengalokasian anggaran yang disediakan, swasembada 3 komoditas tersebut kemungkinan besar akan tercapai pada tahun 2017, sesuai dengan waktu yang ditargetkan Kementan”, tutur Prof Budi. Menurutnya, untuk mempercepat dan mempertahankan keberlanjutan swasembada pangan, perlu menempatkan peran litbang. Litbang yang permasalahannya dirumuskan dengan melibatkan petani sehingga hasil penelitian dapat benar-benar mengatasi permasalahannya, usulnya.

Berkaitan dengan pelibatan masyarakat, Kadinpertan TPH Prov. Jateng menyatakan bahwa untuk perencanaan kegiatan TA 2016 Jawa Tengah melaksanakan pola baru dalam penjaringan aspirasi dan identifikasi kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan di Jawa Tengah melalui rembuganjateng.info.

Satu Institusi Koordinator Urusan Pangan

Diskusi dilanjutkan dengan topik Kelembagaan Pemerintahan Daerah untuk Urusan Pangan oleh Dr. Ir. Edhy Sutanto, MM. Menurut Dr. Edhy S, saat ini kondisi ketahanan pangan nasional dalam kondisi yang mengkhawatirkan mengingat volume impor pangan dalam 10 tahun melambung sehingga diperlukan terobosan khusus dari pemerintah. Berkaitan dengan kelembagaan pangan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa urusan pangan ditangani oleh banyak institusi dan masih sering terjadi hambatan koordinasi antar institusi, paparnya. Oleh karena itu mutlak diperlukan Institusi Pangan baik ditingkat Pusat (Menko pangan) dan di tingkat daerah (BKP di Daerah) yang bertugas : (1) sebagai koordinator institusi lintas sektoral pangan  & instansi pendukung tercapainya swasembada pangan (Distan, Dinbun, Dinnakkeswan, Irigasi, Bina Marga,Bulog);  (2) menyusun kebijakan pangan lintas sektoral dan (3) memonitor dan evaluasi kebijakan pangan tsb, tegasnya.

Diskusi antar peserta berlangsung hangat dan dapat disimpulkan bahwa salah satu kunci keberhasilan swasembada pangan adalah koordinasi antar stakeholder. Koordinasi tanpa sekat birokrasi dari pelaksana sampai tingkat pengambilan kebijakan, tutur Ir. Whitono, M.Si, Ka BKP Prov. Jateng. Selain itu juga perlu dilakukan forum rembugan tahunan khusus pemangku kedaulatan pangan yang mempertemukan semua pihak berkepentingan dengan memamerkan hasil inovasi dan perumusan topik litbang tahun berikutnya, tandasnya. ***) Kontributor Subbag Program