12 NOVEMBER 2015 Jona Admin Website

Pertemuan ini memiliki posisi yang sangat strategis dan penting untuk :

  1. Koordinasi Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan (Pokja Ahli DKP) dalam hal ini berasal dari para akademisi yang berada di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
  2. Memberikan masukan atas Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait Pemberdayaan Petani khususnya melalui Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani.
  3. Merumuskan tema Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2015 yang akan dilaksanakan pada Desember 2015.

Dalam kesempatan kali ini, Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah  memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Tim Pokja Ahli DKP Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Badan/Kantor/Instansi Ketahanan Pangan yang dapat berkontribusi secara aktif mendukung Perwujudan Kemandirian, Kedaulatan dan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah.  

Kegiatan Rapat Pokja Ahli DKP diselenggarakan untuk mendukung pelaksanaan tugas DKP sebagaimana amanat Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2006 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 147 Tahun 2008, yaitu:

  1. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan provinsi Jawa Tengah
  2. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan provinsi Jawa tengah
  3. Melakukan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan

Sebagaimana tertuang dalam UU 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 69 ayat 1, bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani”.  Kelembagaan Ekonomi Petani berupa Badan Usaha Milik Petani.

Untuk memfasilitasi pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, melakukan evaluasi terhadap Gapoktan LDPM Tahap Mandiri. Diharapkan pembentukan badan usaha milik petani dapat berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.

Melalui forum ini, diharapkan dapat dihasilkan rumusan beserta langkah aksi nyata, yang dapat diterapkan dalam pemantapan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah.