31 MARET 2015 OKKP-D

Keamanan pangan telah menjadi salah satu isu sentral dalam perdagangan produk pangan. penyediaan pangan yang cukup disertai terjaminnya keamanan, mutu dan gizi pangan dikonsumsi merupakan hal yang tidak bisa ditawar dalam pemenuhan kebutuhan pangan. tuntutan konsumen akan keamanan pangan yang juga turut mendorong kesadaran produsen menuju persaingan sehat yang berhhulu pada jaminan keamanan pangan bagi konsumen. untuk menjamin bahwa penanganan pangan hasil pertanian dilaksanakan dengan baik maka unit usaha pangan hasil pertanian harus mendapatkan pengakuan jaminan mutu pangan hasil pertanian, pengakuan tersebut diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap pelaku usaha yang dinyatakan mampu dan memenuhi persyaratan.

Salah satu Kewenangan dan Fungsi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi Jawa Tengah adalah Melaksanakan pelaksanaan sertifikasi pangan hasil pertanian ( Prima 2 dan Prima 3) dan menerbitkan sertifikat Prima 2 dan Prima 3 sebagai jaminan keamanan pangan. Sertifikat Prima 2 diberikan kepada pelaku usaha sebagai peringkat penilaian bahwa produk pangan segar asal tumbuhan yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik, sedangkan sertifikat Prima 3 diberikan kepada pelaku usaha sebagai peringkat penilaian bahwa produk pangan segar asal tumbuhan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi

 

Persyaratan Pemohon Sertifikasi

Pemohon sertifikasi dipersyaratkan antara lain :

  1. Mengisi formulir pemohonan sertifikasi secara lengkap sesuai dengan ruang lingkup pengajuan sertifikasinya;
  2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk  (KTP);
  3. Melampirkan peta lahan;
  4. Melampirkan SOP budidaya lahan;
  5. Melampirkan Foto copy registrasi kebun;
  6. Menandatangani surat pernyataan menyetujui untuk memenuhi persyaratan sertifikasi;
  7. Melampirkan SSOP ( kecuali untuk prima 2)

Proses Sertifikasi

  1. Pemohon mengambil formulir di OKKP-D Provinsi Jawa Tengah dan mengirimkan formulir permohonan dan kelengkapannya kepada Ketua OKKP-D
  2. Penerimaan permohonan, pengkajian ulang berkas permohonan, penyusunan jadwal audit, penunjukkan personil inspektor, serta pemberitahuan pelaksanaan penilaian kepada pemohon.
  3. Pelaksanaan penilaian oleh tim auditor
  4. Pelaporan hasil inspeksi lapangan oleh tim auditor kepada Ketua OKKP-D Provinsi Jawa Tengah
  5. Pembahasan hasil penilaian dipimpin oleh Ketua Komisi Teknis dan dihadiri oleh Manajer Teknis dan tim auditor, serta Penyampaian rekomendasi dari Komisi Teknis kepada Ketua OKKP-D Provinsi Jawa Tengah untuk pemberian, penolakan, penundaan sertifikat kepada pemohon
  6. Keputusan sertifikasi oleh Ketua OKKP-D (ditolak/ diterima/ditunda).
  7. Penyerahan sertifikat oleh Ketua OKKP-D Provinsi Jawa Tengah kepada pemohon.
  8. Pelaksanaan Survailen dilakukan setahun kemudian terhitung sejak tanggal sertifikat ditandatangani.