01 NOVEMBER 2015 Jona Admin Website BKP Jateng

 

Latar Belakang PPID BKP Prov. Jateng

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Selain itu, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Menindaklanjuti amanat yang terkandung dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah menjadi kewajiban bagi setiap penyelenggara pemerintah (badan publik) untuk melaporkan dan memberikan hak bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan kecuali informasi yang dikecualikan secara akurat, benar dan tidak menyesatkan serta mudah untuk diakses melalui media elektronik dan nonelektronik.

Keterbukaan dan akuntabilitas Badan Publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluas luasnya. Oleh karena itu, badan publik baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sudah saatnya membuka diri untuk dapat mempublikasikan informasi terkait dengan perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan. Demikian juga, informasi yang disampaikan masyarakat menjadi masukan bagi badan publik dalam proses perumusan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga tercipta komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

      DASAR HUKUM PPID BKP Prov. Jateng

  1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik  Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; dan
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi.
  8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
  9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. ....tanggal ..... Tentang Pejaba Pengelola Informasi dan Dokumentasi Jawa Tengah.
  10. Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tanggal .... Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Ketahanan