Notice: Undefined offset: 2 in /home/dishanpan/public_html/libraries/php/default.php on line 120

Notice: Undefined offset: 1 in /home/dishanpan/public_html/libraries/php/default.php on line 120
2015-03-18 07:57:32 Admin Website BKP jateng

link Download :  http://gdurl.com/zgtG/download     

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan
tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur
dalam Undang-Undang;
b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran
serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
c. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih
memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah
Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan
keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan
persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara;
d. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu
diganti;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
Mengingat . . .
- 2 -
Mengingat: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan
ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D
ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
4. Dewan . . .
- 3 -
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
7. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
8. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan
Asas Otonomi.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada
instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada
gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab
urusan pemerintahan umum.
10. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau
lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus
Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah
otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka
Dekonsentrasi.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah
Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi
kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah provinsi.
12. Daerah . . .
- 4 -
12. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat
Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota
dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di
Daerah.
14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
15. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan
potensi yang dimiliki Daerah.
16. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga negara.
17. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai
jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga
negara secara minimal.
18. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya
disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk
membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
19. Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan adalah Daerah
provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan
wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya
terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau
sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial
budaya.
20. Pembentukan Daerah adalah penetapan status Daerah pada
wilayah tertentu.
21. Daerah Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih
Daerah yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk
menjadi Daerah baru.
22. Cakupan . . .
- 5 -
22. Cakupan Wilayah adalah Daerah kabupaten/kota yang
akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah provinsi atau
kecamatan yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah
kabupaten/kota.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.
24. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah
bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin
oleh camat.
25. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang
disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda
Kabupaten/Kota.
26. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada
adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
27. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
29. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil,
proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung
jawab.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Perda.
33. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
34. Prioritas . . .
- 6 -
34. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat
Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja
Perangkat Daerah.
35. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan.
36. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan.
37. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
38. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang
mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali.
39. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.
40. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
41. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga
masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan
kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.
42. Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam Daerah
provinsi dan/atau Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi
pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan
nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.
43. Desa . . .
- 7 -
43. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan
Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
44. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.
45. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri.
46. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat
jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah
nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat
kabupaten/kota.
47. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
48. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
49. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah
dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang
dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka
persentase tertentu dengan tujuan mengurangi
ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah.
50. Hari adalah hari kerja.
BAB II
PEMBAGIAN WILAYAH NEGARA
Pasal 2
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah
provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah
kabupaten dan kota.
(2) Daerah . . .
- 8 -
(2) Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan
Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.
Pasal 3
(1) Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Daerah dan
masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah.
(2) Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan undang-undang.
Pasal 4
(1) Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga
merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah
kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan
wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi.
(2) Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah
juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi
wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah
Daerah kabupaten/kota.
BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN
Pasal 5
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
(2) Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan.
(3) Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dibantu oleh
menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
tertentu.
(4) Penyelenggaraan . . .
- 9 -
(4) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan
berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas
Pembantuan.
Pasal 6
Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan.
Pasal 7
(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Daerah.
(2) Presiden memegang tanggung jawab akhir atas
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
Pasal 8
(1) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah
provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga
pemerintah nonkementerian.
(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah
kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) secara nasional dikoordinasikan oleh
Menteri.
BAB IV . . .
- 10 -
BAB IV
URUSAN PEMERINTAHAN
Bagian Kesatu
Klasifikasi Urusan Pemerintahan
Pasal 9
(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan
absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan
pemerintahan umum.
(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi
antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota.
(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah
menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
(5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Bagian Kedua
Urusan Pemerintahan Absolut
Pasal 10
(1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
a. politik luar negeri;
b. pertahanan;
c. keamanan;
d. yustisi;
e. moneter dan fiskal nasional; dan
f. agama.
(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:
a. melaksanakan sendiri; atau
b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang
ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.
Bagian . . .
- 11 -
Bagian Ketiga
Urusan Pemerintahan Konkuren
Pasal 11
(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud
dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah
terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan.
(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang
tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian
substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
Pasal 12
(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2) meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan
masyarakat; dan
f. sosial.
(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2) meliputi:
a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman . . .
- 12 -
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.
(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.
Pasal 13
(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan
eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
(2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat adalah:
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah
provinsi atau lintas negara;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah
provinsi atau lintas negara;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak
negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber
dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh
Pemerintah Pusat; dan/atau
e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi
kepentingan nasional.
(3) Berdasarkan . . .
- 13 -
(3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah provinsi adalah:
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah
kabupaten/kota;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah
kabupaten/kota;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak
negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber
dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah
Provinsi.
(4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah kabupaten/kota adalah:
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah
kabupaten/kota;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah
kabupaten/kota;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak
negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota;
dan/atau
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber
dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah
kabupaten/kota.
Pasal 14
(1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan,
kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi
antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.
(2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan
taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan
Daerah kabupaten/kota.
(3) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya
mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
(4) Urusan . . .
- 14 -
(4) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya
mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam
Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota.
(5) Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil
mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6) Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk
penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan
yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari
garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan
kepulauan.
(7) Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, batas
wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan
prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan.
Pasal 15
(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah
kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-
Undang ini.
(2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum
dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan
tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang
penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria
pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13.
(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.
(4) Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan
konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi
dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan
pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan
pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan
pemerintah.
(5) Perubahan . . .
- 15 -
(5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan
kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
Pasal 16
(1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:
a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
dan
b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
(2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.
(3) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga
pemerintah nonkementerian.
(4) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga
pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait.
(5) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan
pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren diundangkan.
Pasal 17
(1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
(2) Daerah . . .
- 16 -
(2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
(3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar,
prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Pasal 18
(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (3).
(2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan
Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar
pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan
minimal diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 19
(1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat diselenggarakan:
a. sendiri oleh Pemerintah Pusat;
b. dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal
yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi;
atau
c. dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas
Pembantuan.
(2) Instansi . . .
- 17 -
(2) Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dibentuk setelah mendapat persetujuan dari
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(3) Pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan
urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi
Vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara
tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memerlukan
persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah
berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan
peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian.
(5) Peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
Pasal 20
(1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan
Daerah provinsi diselenggarakan:
a. sendiri oleh Daerah provinsi;
b. dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota
berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau
c. dengan cara menugasi Desa.
(2) Penugasan oleh Daerah provinsi kepada Daerah
kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kepada
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan
Daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh
Daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian
pelaksanaannya kepada Desa.
(4) Penugasan oleh Daerah kabupaten/kota kepada Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
peraturan bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 21 . . .
- 18 -
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 22
(1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam
melaksanakan Tugas Pembantuan.
(2) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan
Tugas Pembantuan di Daerahnya.
(3) Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan
disediakan oleh yang menugasi.
(4) Dokumen anggaran untuk melaksanakan Tugas
Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima
Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan
penyampaian rancangan APBD dalam dokumen yang
terpisah.
(5) Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan
disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas
Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan
penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam
dokumen yang terpisah.
Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 24
(1) Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian
bersama Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Urusan
Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang
diprioritaskan oleh setiap Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota.
(2) Hasil . . .
- 19 -
(2) Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan
Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan peraturan menteri setelah mendapatkan
rekomendasi dari Menteri.
(3) Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan
dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk menentukan intensitas Urusan
Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
Dasar berdasarkan jumlah penduduk, besarnya APBD, dan
luas wilayah.
(4) Pemetaan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan
Daerah yang mempunyai Urusan Pemerintahan Pilihan
berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan
pemanfaatan lahan.
(5) Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan
dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh
Daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan,
dan penganggaran dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(6) Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan
dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh
kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian
sebagai dasar untuk pembinaan kepada Daerah dalam
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan
Pemerintahan Pilihan secara nasional.
(7) Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan
dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan
serta pembinaan kepada Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (6) dikoordinasikan oleh Menteri.
Bagian . . .
- 20 -
Bagian Keempat
Urusan Pemerintahan Umum
Pasal 25
(1) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (5) meliputi:
a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan
nasional dalam rangka memantapkan pengamalan
Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi
pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan
Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan
permasalahan yang timbul dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan,
keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta
keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan
Pancasila; dan
g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan
merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan
oleh Instansi Vertikal.
(2) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di
wilayah kerja masing-masing.
(3) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur dan
bupati/wali kota dibantu oleh Instansi Vertikal.
(4) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum,
gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui
Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada
Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(5) Gubernur . . .
- 21 -
(5) Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan
urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN.
(6) Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan
pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya
kepada camat.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan
pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.
Bagian Kelima
Forkopimda
Pasal 26
(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan
pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda provinsi,
Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi
pimpinan di Kecamatan.
(2) Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan
forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh gubernur untuk
Daerah provinsi, oleh bupati/wali kota untuk Daerah
kabupaten/kota, dan oleh camat untuk Kecamatan.
(3) Anggota Forkopimda provinsi dan Forkopimda
kabupaten/kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan
kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan
teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
(4) Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri
atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan
Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
(5) Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota dan
forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan
Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forkopimda dan forum
koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.
BAB V . . .
- 22 -
BAB V
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI DI LAUT DAN
DAERAH PROVINSI YANG BERCIRI KEPULAUAN
Bagian Kesatu
Kewenangan Daerah Provinsi di Laut
Pasal 27
(1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber
daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
(2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya
alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan
kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
b. pengaturan administratif;
c. pengaturan tata ruang;
d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
(3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya
alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh
12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut
lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
(4) Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari
24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola
sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur
sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua
Daerah provinsi tersebut.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.
Bagian Kedua
Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan
Pasal 28
(1) Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mempunyai
kewenangan mengelola sumber daya alam di laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
(2) Selain . . .
- 23 -
(2) Selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan
mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat untuk
melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat di bidang
kelautan berdasarkan asas Tugas Pembantuan.
(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah Provinsi yang
Berciri Kepulauan memenuhi norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Pasal 29
(1) Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di
Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, Pemerintah Pusat
dalam menyusun perencanaan pembangunan dan
menetapkan kebijakan DAU dan DAK harus
memperhatikan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.
(2) Penetapan kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara menghitung luas lautan
yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang Berciri
Kepulauan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah
laut.
(3) Dalam menetapkan kebijakan DAK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah Pusat harus memperhitungkan
pengembangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan
sebagai kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas
nasional berdasarkan kewilayahan.
(4) Berdasarkan alokasi DAU dan DAK sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), Daerah Provinsi yang Berciri
Kepulauan menyusun strategi percepatan pembangunan
Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5) Strategi percepatan pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) meliputi prioritas pembangunan
dan pengelolaan sumber daya alam di laut, percepatan
pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya,
pengembangan sumber daya manusia, pembangunan
hukum adat terkait pengelolaan laut, dan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan Daerah Provinsi yang
Berciri Kepulauan.
(6) Dalam . . .
- 24 -
(6) Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di
Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Pusat dapat
mengalokasikan dana percepatan di luar DAU dan DAK
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Daerah provinsi di
laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Daerah Provinsi
yang Berciri Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
dan Pasal 29 diatur dengan peraturan pemerintah.
BAB VI
PENATAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 31
(1) Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan
Daerah.
(2) Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk:
a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing
Daerah; dan
f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya
Daerah.
(3) Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah.
(4) Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan
berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional.
Bagian . . .
- 25 -
Bagian Kedua
Pembentukan Daerah
Pasal 32
(1) Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (3) berupa:
a. pemekaran Daerah; dan
b. penggabungan Daerah.
(2) Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup pembentukan Daerah provinsi dan pembentukan
Daerah kabupaten/kota.
Paragraf 1
Pemekaran Daerah
Pasal 33
(1) Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (1) huruf a berupa:
a. pemecahan Daerah provinsi atau Daerah
kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah
baru; atau
b. penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang
bersanding dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi
satu Daerah baru.
(2) Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau
Daerah Persiapan kabupaten/kota.
(3) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dasar dan
persyaratan administratif.
Pasal 34
(1) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (3) meliputi:
a. persyaratan dasar kewilayahan; dan
b. persyaratan dasar kapasitas Daerah.
(2) Persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. luas wilayah minimal;
b. jumlah penduduk minimal;
c. batas . . .
- 26 -
c. batas wilayah;
d. Cakupan Wilayah; dan
e. batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah
kabupaten/kota, dan Kecamatan.
(3) Persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b adalah kemampuan Daerah untuk
berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Pasal 35
(1) Luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan
huruf b ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau
kepulauan.
(2) Ketentuan mengenai pengelompokan pulau atau kepulauan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
peraturan pemerintah.
(3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(2) huruf c dibuktikan dengan titik koordinat pada peta
dasar.
(4) Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (2) huruf d meliputi:
a. paling sedikit 5 (lima) Daerah kabupaten/kota untuk
pembentukan Daerah provinsi;
b. paling sedikit 5 (lima) Kecamatan untuk pembentukan
Daerah kabupaten; dan
c. paling sedikit 4 (empat) Kecamatan untuk
pembentukan Daerah kota.
(5) Cakupan Wilayah untuk Daerah Persiapan yang wilayahnya
terdiri atas pulau-pulau memuat Cakupan Wilayah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rincian nama
pulau yang berada dalam wilayahnya.
(6) Batas usia minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (2) huruf e meliputi:
a. batas usia minimal Daerah provinsi 10 (sepuluh)
tahun dan Daerah kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun
terhitung sejak pembentukan; dan
b. batas usia minimal Kecamatan yang menjadi Cakupan
Wilayah Daerah kabupaten/kota 5 (lima) tahun
terhitung sejak pembentukan.
Pasal 36 . . .
- 27 -
Pasal 36
(1) Persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (3) didasarkan pada parameter:
a. geografi;
b. demografi;
c. keamanan;
d. sosial politik, adat, dan tradisi;
e. potensi ekonomi ;
f. keuangan Daerah; dan
g. kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.
(2) Parameter geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. lokasi ibu kota;
b. hidrografi; dan
c. kerawanan bencana.
(3) Parameter demografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. kualitas sumber daya manusia; dan
b. distribusi penduduk.
(4) Parameter keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c meliputi:
a. tindakan kriminal umum; dan
b. konflik sosial.
(5) Parameter sosial politik, adat, dan tradisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum;
b. kohesivitas sosial; dan
c. organisasi kemasyarakatan.
(6) Parameter potensi ekonomi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e meliputi:
a. pertumbuhan ekonomi; dan
b. potensi unggulan Daerah.
(7) Parameter keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f meliputi:
a. kapasitas pendapatan asli Daerah induk;
b. potensi pendapatan asli calon Daerah Persiapan; dan
c. pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
(8) Parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
a. aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan;
b. aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan;
c. aksesibilitas . . .
- 28 -
c. aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur;
d. jumlah pegawai aparatur sipil negara di Daerah induk;
dan
e. rancangan rencana tata ruang wilayah Daerah
Persiapan.
Pasal 37
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (3) disusun dengan tata urutan sebagai berikut:
a. untuk Daerah provinsi meliputi:
1. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan
bupati/wali kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah
Daerah Persiapan provinsi; dan
2. persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan
gubernur Daerah provinsi induk.
b. untuk Daerah kabupaten/kota meliputi:
1. keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi
Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota;
2. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk
dengan bupati/wali kota Daerah induk; dan
3. persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur
dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan
kabupaten/kota yang akan dibentuk.
Pasal 38
(1) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (2) diusulkan oleh gubernur kepada
Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, atau Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dan
persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37.
(2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan
persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan
administratif.
(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
(4) Dalam . . .
- 29 -
(4) Dalam hal usulan pembentukan Daerah Persiapan
dinyatakan memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan
persyaratan administratif, dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pemerintah Pusat
membentuk tim kajian independen.
(5) Tim kajian independen bertugas melakukan kajian terhadap
persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36.
(6) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
disampaikan oleh tim kajian independen kepada Pemerintah
Pusat untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
(7) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat dalam menetapkan
kelayakan pembentukan Daerah Persiapan.
Pasal 39
(1) Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
(2) Jangka waktu Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah selama 3 (tiga) tahun.
(3) Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh kepala daerah persiapan.
(4) Kepala daerah persiapan provinsi diisi dari pegawai negeri
sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau
diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
(5) Kepala daerah persiapan kabupaten/kota diisi dari pegawai
negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau
diberhentikan oleh Menteri atas usul gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat.
(6) Ketentuan mengenai persyaratan kepala daerah persiapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur
dalam peraturan pemerintah.
Pasal 40 . . .
- 30 -
Pasal 40
(1) Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah
Persiapan berasal dari:
a. bantuan pengembangan Daerah Persiapan yang
bersumber dari APBN;
b. bagian pendapatan dari pendapatan asli Daerah induk
yang berasal dari Daerah Persiapan;
c. penerimaan dari bagian dana perimbangan Daerah
induk; dan
d. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah
Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah induk.
Pasal 41
(1) Kewajiban Daerah induk terhadap Daerah Persiapan
meliputi:
a. membantu penyiapan sarana dan prasarana
pemerintahan;
b. melakukan pendataan personel, pembiayaan,
peralatan, dan dokumentasi;
c. membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan
personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi
apabila Daerah Persiapan ditetapkan menjadi Daerah
baru; dan
d. menyiapkan dukungan dana.
(2) Kewajiban Daerah Persiapan meliputi:
a. menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan;
b. mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi;
c. membentuk perangkat Daerah Persiapan;
d. melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara
pada perangkat Daerah Persiapan;
e. mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan
f. menangani pengaduan masyarakat.
(3) Masyarakat di Daerah Persiapan melakukan partisipasi dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh
Daerah Persiapan.
Pasal 42 . . .
- 31 -
Pasal 42
(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, pengawasan, dan
evaluasi terhadap Daerah Persiapan selama masa Daerah
Persiapan.
(2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan
pengawasan terhadap Daerah Persiapan.
(3) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melakukan
pengawasan terhadap Daerah Persiapan.
(4) Pemerintah Pusat menyampaikan perkembangan
pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Daerah
Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Pasal 43
(1) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi akhir masa Daerah
Persiapan.
(2) Evaluasi akhir masa Daerah Persiapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menilai
kemampuan Daerah Persiapan dalam melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).
(3) Hasil evaluasi akhir masa Daerah Persiapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
(4) Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir
dinyatakan layak ditingkatkan statusnya menjadi Daerah
baru dan ditetapkan dengan undang-undang.
(5) Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir
dinyatakan tidak layak dicabut statusnya sebagai Daerah
Persiapan dengan peraturan pemerintah dan dikembalikan
ke Daerah induk.
(6) Undang-undang yang menetapkan Pembentukan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang wilayahnya
terdiri atas pulau-pulau, selain memuat Cakupan Wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), harus
memuat perincian nama pulau yang berada dalam
wilayahnya.
(7) Daerah . . .
- 32 -
(7) Daerah baru harus menyelenggarakan pemilihan kepala
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Paragraf 2
Penggabungan Daerah
Pasal 44
(1) Penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (1) huruf b berupa:
a. penggabungan dua Daerah kabupaten/kota atau lebih
yang bersanding dalam satu Daerah provinsi menjadi
Daerah kabupaten/kota baru; dan
b. penggabungan dua Daerah provinsi atau lebih yang
bersanding menjadi Daerah provinsi baru.
(2) Penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan:
a. kesepakatan Daerah yang bersangkutan; atau
b. hasil evaluasi Pemerintah Pusat.
Pasal 45
(1) Penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (1) yang dilakukan berdasarkan kesepakatan
Daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan
administratif dan persyaratan dasar kapasitas Daerah.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap persyaratan administratif dalam rangka
penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(3) Ketentuan mengenai persyaratan dasar kapasitas Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap persyaratan kapasitas Daerah
dalam rangka penggabungan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Pasal 46 . . .
- 33 -
Pasal 46
(1) Penggabungan Daerah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a yang dilakukan
berdasarkan kesepakatan Daerah yang bersangkutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a
diusulkan oleh gubernur kepada Pemerintah Pusat, Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia setelah memenuhi
persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (2).
(2) Penggabungan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b yang dilakukan
berdasarkan kesepakatan Daerah yang bersangkutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a
diusulkan secara bersama oleh gubernur yang Daerahnya
akan digabungkan kepada Pemerintah Pusat, Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia setelah memenuhi
persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (2).
(3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), Pemerintah Pusat melakukan penilaian
terhadap pemenuhan persyaratan administratif.
(4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia.
(5) Dalam hal usulan penggabungan Daerah dinyatakan
memenuhi persyaratan administratif, Pemerintah Pusat
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia membentuk tim kajian independen.
(6) Tim kajian independen bertugas melakukan kajian
terhadap persyaratan kapasitas Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).
(7) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
disampaikan oleh tim kajian independen kepada
Pemerintah Pusat untuk selanjutnya dikonsultasikan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
(8) Hasil . . .
- 34 -
(8) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Pusat, Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam pembentukan
undang-undang mengenai penggabungan Daerah.
(9) Dalam hal penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) dinyatakan tidak layak, Pemerintah Pusat,
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyampaikan
penolakan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan
kepada gubernur.
Pasal 47
(1) Penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal Daerah atau
beberapa Daerah tidak mampu menyelenggarakan Otonomi
Daerah.
(2) Penilaian terhadap kemampuan menyelenggarakan
Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
(3) Pemerintah Pusat mengajukan rancangan undang-undang
mengenai penggabungan Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia.
(4) Dalam hal rancangan undang-undang mengenai
penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disetujui, rancangan undang-undang dimaksud
ditetapkan menjadi undang-undang.
Bagian Ketiga
Penyesuaian Daerah
Pasal 48
(1) Penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (3) berupa:
a. perubahan batas wilayah Daerah;
b. perubahan nama Daerah;
c. pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa
bumi;
d. pemindahan ibu kota; dan/atau
e. perubahan . . .
- 35 -
e. perubahan nama ibu kota.
(2) Perubahan batas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan undang-undang.
(3) Perubahan nama Daerah, pemberian nama dan perubahan
nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, serta
perubahan nama ibu kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan dengan
peraturan pemerintah.
Bagian Keempat
Kepentingan Strategis Nasional
Paragraf 1
Pembentukan Daerah
Pasal 49
(1) Pembentukan Daerah berdasarkan pertimbangan
kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (4) berlaku untuk daerah perbatasan,
pulau-pulau terluar, dan Daerah tertentu untuk menjaga
kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
(2) Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi
atau Daerah Persiapan kabupaten/kota paling lama 5 (lima)
tahun.
(3) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus memiliki Cakupan Wilayah dengan
batas-batas yang jelas dan mempertimbangkan parameter
pertahanan dan keamanan, potensi ekonomi, serta
paramater lain yang memperkuat kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 50
(1) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (2) dikonsultasikan oleh Pemerintah
Pusat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
(2) Pembentukan . . .
- 36 -
(2) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (2) ditetapkan dengan peraturan
pemerintah.
Pasal 51
(1) Pemerintah Pusat menyiapkan sarana dan prasarana serta
penataan personel untuk penyelenggaraan pemerintahan
Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (2).
(2) Kewajiban Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (2):
a. mengelola sarana dan prasarana pemerintahan;
b. mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi;
c. membentuk perangkat Daerah Persiapan;
d. melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara
pada perangkat Daerah Persiapan;
e. mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan
f. menangani pengaduan masyarakat.
(3) Pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan Daerah
Persiapan dan kewajiban Daerah Persiapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada
APBN, pajak daerah, dan retribusi daerah yang dipungut di
Daerah Persiapan.
Pasal 52
(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, pengawasan, dan
evaluasi terhadap Daerah Persiapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) selama masa Daerah
Persiapan.
(2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan
pengawasan terhadap Daerah Persiapan.
(3) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melakukan
pengawasan terhadap Daerah Persiapan.
(4) Pemerintah Pusat menyampaikan perkembangan
pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap