PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
                                NOMOR 68 TAHUN 2002
                                          TENTANG
                                  KETAHANAN PANGAN
                          PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang
sangat penting dalam rangka pembangunan
nasional untuk membentuk manusia Indonesia yang
berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui
perwujudan ketersediaan pangan yang cukup,
aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar
merata di seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau
oleh daya beli masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan
sebagai pelaksanaan Pasal 50 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dipandang
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Ketahanan Pangan;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945
sebagaimana telah diubah dengan Perubahan
Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang
Ketentuan ketentuan Pokok Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2824;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai
Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3039);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 46. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3299);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3420);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
8. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3495);
10. Undang-undang Nomor 7 Tahuin 1996 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3656);
11. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
13. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3888);
14. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang
Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986
tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan
Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3330);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintahan dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2001
tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahiun 2001 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001
tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4106);
M E M U T U S K AN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KETAHANAN
PANGAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi
rumahtangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup,
baik jumlah maupun mutunya, aman dan terjangkau.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air
baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan
tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan
makanan atau minuman.
3. Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi
dalam negeri dan atau dari sumber lain.
4. Cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh
wilayah untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk
menghadapi keadaan darurat.
5. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan,
menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas,
mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan.
6. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian
kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan,
termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang
berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh
imbalan.
7. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan
dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat,
baikdiperdagangkan maupun tidak.
8. Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian
kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke
tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka
produksi, peredaran, dan/atau perdagangan pangan.
9. Penganekaragaman pangan adalah upaya peningkatan konsumsi
aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.
10. Masalah pangan adalah keadaan berlebihan pangan, kekurangan
pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi
kebutuhan pangan.
11. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang
mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan
serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa).
12. Terjangkau adalah keadaan dimana rumah tangga secara
berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan
untuk hidup yang sehat dan produktif.
13. Pemerintah Pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
14. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun tidak.
BAB II
KETERSEDIAAN PANGAN
Pasal 2
(1) Penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan
konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
(2) Untuk mewujudkan penyediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan dengan :
a. mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumpu pada
sumber daya, kelembagaan dan budaya local.
b. mengembangkan efisiensi system usaha pangan;
c. mengembangkan teknologi produksi pangan;
d. mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan;
e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan pangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung
jawab di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan,
perindustrian dan perdagangan, kesehatan, koperasi, permukiman dan
prasarana wilayah, pemerintahan dalam negeri, keuangan, dan riset
dan teknologi, sesuai tugas dan kewenagannya masing-masing.
Pasal 3
(1) Sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam
negeri, cadangan pangan, dan pemasukan pangan.
(2) Sumber penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan
dalam negeri.
(3) Cadangan pangan dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pangan,
kelebihan pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat.
(4) Pemasukan pangan dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri
dan cadangan pangan tidak mencukupi konsumsi dengan tetap
memperhatikan kepentingan produksi dalam negeri.
(5) Pelaksanaan pemasukan pangan wajib mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 4
(1) Dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan dilakukan distribusi
pangan ke seluruh wilayah sampai tingkat rumah tangga.
(2) Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan dengan :
a. mengembangkan system distribusi pangan yang menjangkau
seluruh wilayah secara efisien.
b. mengelola system distribusi pangan yang dapat mempertahankan
keamanan, mutu dan gizi pangan;
c. menjamin keamanan distribusi pangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi pangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung
jawab di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan,
perhubungan, industri dan perdagangan, dan koperasi, sesuai tugas
dan kewenangannya masing-masing.
BAB III
CADANGAN PANGAN NASIONAL
Pasal 5
(1) Cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah,
dan cadangan pangan masyarakat.
(2) Cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
terdiri atas:
a. Cadangan pangan Pemerintah Desa;
b. Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
c. Cadangan pangan Pemerintah Propinsi;
d. Cadangan pangan Pemerintah Pusat.
(3) Cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok.
(4) Untuk mewujudkan cadangan pangan pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan:
a. menginventarisasi cadangan pangan;
b. melakukan prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan
darurat;
c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran
cadangan pangan.
(5) cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi mulai
dari penetapan cadangan pangan Pemerintah desa, Pemerintah
Kabupaten/Kota, Pemerintah Propinsi sampai dengan Pemerintah
Pusat.
Pasal 6
(1) Penyaluran cadangan pangan dilakukan untuk menanggulangi masalah
pangan.
a. Penyaluran cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan:
a. mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan
rumah tangga;
b. tidak merugikan masyarakat konsumen dan produsen.
Pasal 7
Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
dan/atau Pemerintah Desa dapat menugaskan badan pemerintah atau
badan usaha yang bergerak dibidang pangan untuk mengadakan dan
mengelola cadangan pangan tertentu yang bersifat pokok sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 8
(1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam
upaya mewujudkan cadangan pangan masyarakat.
(2) Cadangan pangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masingmasing.
BAB IV
PENGANEKARAGAMAN PANGAN
Pasal 9
(1) Penganekaragaman pangan diselenggarakan untuk meningkatkan
katahanan pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan
dan budaya lokal.
(2) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dengan:
a. meningkatkan keanekaragaman pangan;
b. mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan;
c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka
ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganekaragaman pangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri atau
Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung
jawab di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan,
kehutanan, industri dan perdagangan, koperasi, dan riset dan
teknologi, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.
BAB V
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
MASALAH PANGAN
Bagian Pertama
Pencegahan Masalah Pangan
Pasal 10
(1) Pencegahan masalah pangan diselenggarakan untuk menghindari
terjadinya masalah pangan.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan:
a. memantau, menganalisis, dan mengevaluasi ketersediaan pangan;
b. memantau, menganalisis dan mengevaluasi factor yang
mempengaruhi ketersediaan pangan;
c. merencanakan dan melaksanakan program pencegahan masalah
pangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan masalah pangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri atau
Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung
jawab di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan,
industri dan perdagangan, koperasi, dan informasi, sesuai tugas dan
kewenangannya masing-masing.
Bagian Kedua
Penenggulangan Masalah Pangan
Pasal 11
(1) Penanggulangan masalah pangan diselenggarakan untuk
menanggulangi terjadinya kelebihan pangan, kekurangan pangan,
dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan
pangan.
(2) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan dengan:
a. pengeluaran pangan apabila terjadi kelebihan pangan;
b. peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan apabila terjadi
kekurangan pangan;
c. penyaluran pangan secara khusus apabila terjadi ketidakmampuan
rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan;
d. melaksanakan bantuan pangan kepada penduduk miskin.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan masalah pangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri yang
bertanggung jawab dibidang pertanian, kelautan dan perikanan,
kehutanan, industri dan perdagangan, dalam negeri, kesejahteraan
social, dan keuangan, sesuai tugas dan kewenangannya masingmasing.
Bagian Ketiga
Pengendalian Harga
Pasal 12
(1) Pengendalian harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat
masyarakat diseelenggarakan untuk menghindari terjadinya gejolak
harga pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat, keadaan
darurat karena bencana, dan/atau paceklik yang berkepanjangan.
(2) Pengendalian harga pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan melalui:
a. Pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah;
b. Pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan;
c. Penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif;
d. Pengaturan kelancaran distribusi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian harga sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung
jawab di bidang industri dan perdagangan, pertanian, koperasi,
kelautan dan perikanan, perhubungan, kehutanan, dan keuangan,
sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.
BAB VI
PEMERINTAH DAERAH DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 13
(1) Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah
Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing,
dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah
Desa mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan
ketahanan pangan.
(3) Dalam mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan
ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat
dilakukan dengan:
a. memberikan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan ketahanan pangan;
b. membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan;
c. meningkatkan motivasi masyarakat dalam penyelenggaraan
ketahanan pangan;
d. meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam mewujudkan
ketahanan pangan.
Pasal 14
(1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya
dalam mewujudkan ketahanan pangan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
berupa:
a. melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan;
b. menyelenggarakan cadangan pangan masyarakat;
c. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.
BAB VII
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
Pasal 15
(1) Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dilakukan
pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama internasional.
(2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan melalui:
a. pendidikan dan pelatihan dibidang pangan;
b. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan;
c. penyuluhan pangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan
teknologi, dan pertanian, sesuai dengan tugas dan kewenangannya
masing-masing.
Pasal 16
(1) Kerjasama internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(1) meliputi bidang:
a. produksi, perdagangan dan distribusi pangan;
b. cadangan pangan;
c. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
d. riset dan teknologi pangan.
(2) Kerjasama internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17
(1) Untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan perumusan
kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan.
(2) Perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan
berkoordinasikan dengan Dewan Ketahanan Pangan.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan
pelaksanaan yang mengatur ketahanan pangan yang telah ada dinyatakan
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah
ini.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 142.
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2002
TENTANG
KETAHANAN PANGAN
UMUM
Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah
tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah,
maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan
merupakan hal yang penting dan strategis, karena berdasarkan
pengalaman di banyak negara menunjukan bahwa tidak ada satu
negarapun yang dapat melaksanakan pembangunan secara mantap
sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengamankan
bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan
bagi seluruh rakyat Indonesia.
Karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang
banyak dan tingkat pertumbuhannya yang tinggi, maka upaya untuk
mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus
mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan bangsa, Indonesia sebagai
negara agraris dan maritim dengan sumber daya alam dan sosial budaya
yang beragam, harus dipandang sebagai karantina Ilahi untuk
mewujudkan ketahanan pangan.
Upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada
sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah dan
harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan pangan.
Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, maka seluruh sektor harus
berperan sevara aktif dan berkoordinasi secara rapi dengan Pemerintah
Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
dan masyarakat untuk meningkatkan dan mewujudkan ketahanan
nasional.
Oleh karena ketahanan pangan tercermin pada ketersediaan pangan
secara nyata, maka harus secara jelas dapat diketahui oleh masyarakat
mengenai penyediaan pangan. Penyediaan pangan ini bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang
dari waktu ke waktu. Untuk mewujudkan penyediaan pangan tersebut,
perlu dilakukan pengembangan sistem produksi, efisiensi sistem usaha
pangan, teknologi produksi pangan, sarana dan prasarana produksi
pangan dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.
Sumber penyediaan pangan diwujudkan dari produksi dalam negeri,
cadangan pangan dan pemasukan pangan. Pemasukan dilakukan apabila
produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan tidak mencukupi
kebutuhan konsumsi dalam negeri. Pemerataan ketersediaan pangan
memerlukan pendistribusia pangan keseluruh wilayah bahkan sampai
rumah tangga.
Oleh sebab itu perwujudan distribusi pangan memerlukan suatu
pengembangan transportasi darat, laut dan udara yang sistemnya melalui
pengelolaan pada peningkatan keamanan terhadap pendistribusia pangan.
Cadangan pangan nasional diwujudkan dengan cadangan pangan
masyarakat dan cadangan pangan pemerintah. Cadangan pangan
pemerintah dibatasi pada pangan tertentu yang bersifat pokok, karena
tidak mungkin pemerintah mencadangkan semua pangan yang
dibutuhkan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari
cadangan pangan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota,
Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Pusat yang perwujudannya
memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan
pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pangadaan
dalam pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik.
Cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi masalah
pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan
dengan kondisi wilayah dan rumah tangga. Namun penyeluran tersebut
dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan masyarakat konsumen
dan produsen. Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam hal
cadangan pangan dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat,
organisasi masyarakat, swasta, koperasi dan/atau perorangan.
Penganekaragaman pangan merupakan suatu hal yang harus ditingkatkan
keanekaragaman pangannya, sejalan dengan teknologi pengolahan, yang
bertujuan menciptakan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi
aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.
Dalam kegiatan pencegahan penanggulangan masalah pangan perlu
dilakukan perencanaan dan pelaksanaan program dan analisis serta
evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan.
Pencegahan masalah pangan dimaksudkan sebagai langkah antisipatif
untuk menghindari terjadinya masalah pangan. Dalam hal
penanggulangan masalah pangan harus terlebih dahulu diketahui secara
dini tentang kelebihan pangan, kekurangan pangan dan ketidakmampuan
rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Oleh sebab itu,
penanggulangan masalah pangan kegiatannya antara lain pengeluaran
pangan apabila terjadi kelebihan pangan, peningkatan produksi dan/atau
pemasukan panagan apabila terjadi kekurangan pangan. Selain daripada
itu, penyaluran pangan secara khusus diutamakan bagi ketidakmampuan
rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan memeberikan
bantuan pangan kepada penduduk miskin.
Ketentuan pengendalian harga khususnya terhadap pangan tertentu yang
bersifat pokok bertujuan untuk menghindari terjadinya gejolak harga yang
berakibat resahnya masyarakat seperti keadaan darurat yang meliputi
bencana alam, konflik sosial dan paceklik yang berkepanjangan. Dengan
demikian pengendalian harga pangan harus mengetahui mekanisme pasar
atau adanya intervensi pasar dengan cara mengelola dan memelihara
cadangan pangan pemerintah, mengatur dan mengelola pasokan pangan,
mengatur kelancaran distribusi pangan dan menetapkan kebijakan pajak
dan/atau tarif.
Pemerintah Propinsi, Pemerintah/Kota dan/atau Pemerintah Desa
melaksanakan kebijakan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing,
dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan kriteria yang
ditetapkan Pemerintah Pusat. Disamping itu, Pemerintah Propinsi,
Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa mendorong
keikutsertaan masyarakat dalam ketahanan pangan dengan cara
memberikan informasi dan pendidikan, membantu kelancaran,
meningkatkan motivasi masyarakat serta meningkatkan meningkatkan
kemandirian rumah tangga dalam meningkatkan ketahanan pangan.
Dalam mewujudkan ketahanan Pangan, masyarakat mempunyai peran
yang luas misalnya melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi
pangan, menyelenggarakan cadangan pangan serta melakukan
pencegahan dan penanggulangan masalah pangan. Ketahanan Pangan
diwujudkan pula melalui pengembangan sumber daya manusia dan kerja
sama internasional. Selanjutnya untuk mewujudkan ketahanan pangan
dilakukan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan
pangan yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan
Pangan.
Atas dasar pemikiran tersebut dan sebagai pelaksanaan Pasal 50 Undangundang
Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, maka disusunlah Peraturan
Pemerintah tentang Ketahanan Pangan.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan sistem produksi pangan
adalah metode/tata cara dalam kegiatan atau proses
menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat,
mengawetkan, mengemas, mengemas kembali
dan/atau mengubah bentuk pangan.
Yang dimaksud dengan sumber daya adalah lahan
pertanian produktif, iklim, kesuburan lahan, luas
lahan dan/atau air.
Yang dimaksud dengan kelembagaan adalah
kelompok tani, kelompok usaha atau subak (di Bali).
Yang dimaksud dengan budaya lokal adalah
kebiasaan yang berlaku secara turun temurun di
suatu daerah.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana
produksi pangan antara lain peralatan dan instansi,
fasilitas pembuanagan limbah, dan fasilitas lainnya
yang secara langsung atau tidak langsung digunakan
dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan,
pengangkutan, dan/atau peredaran pangan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan lahan produktif adalah lahan
yang mendapat sumber air, terutama yang berasal
dari irigasi teknis.
Ayat (3)
Ketentuan lebih lanjut yang ditetapkan oleh Menteri dalam
ketentuan ini dapat berupa pedoman, norma, standar dan
kriteria.
Ketentuan ini juga berlaku bagi Pasal 4 ayat (3), Pasal 9
ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12
ayat(3), dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pemasukan pangan adalah kegiatan
yang memasukkan pangan non olahan dan/atau olahan ke
dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk
diperdagangkan, diedarkan dan/atau disimpan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan kekurangan pangan adalah suatu
keadaan dimana suatu daerah atau wilayah yang sebagaian
besar penduduknya kurang mendapatkan bahan pangan
sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.
Yang dimaksud dengan gejolak harga adalah harga pangan
tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar mencapai lebih
dari 25 % (dua puluh lima persen) dari harga normal.
Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah terjadinya
peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan sebagainya
yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah
atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan distribusi pangan adalah
kegiatan/upaya dalam rangka pemenuhan aksebilitas
masyarakat terhadap pangan baik antar wilayah maupun
antar waktu.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan keamanan pangana dalah
kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah
pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia,
dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan,
dan membahayakan kesehatan manusia.
Yang dimaksud dengan mutu pangan adalah nilai
yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan
pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan
terhadap bahan makanan dan minuman.
Yang dimaksud gizi pangan adalah zat atau senyawa
yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas
karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan
turuannnya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan
kesehatan manusia.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan cadangan pangan nasional adalah
persediaan pangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia
untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk
menghadapi keadaan darurat.
Yang dimaksud dengan cadangan pangan pemerintah
adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh
Pemerintah.
Yang dimaksud dengan cadangan pangan masyarakat
adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh
masyarakat, termasuk petani, koperasi, pedagang, dan
industri rumah tangga.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan cadangan pangan Pemerintah
Desa adalah persediaan pangan yang dikelola atau
dikuasai oleh Pemerintah Desa.
Huruf b
Yang dimaksud dengan cadangan pangan Pemerintah
Kabupaten/Kota adalah persediaan pangan yang
dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota.
Huruf c
Yang dimaksud dengan cadangan pangan Pemerintah
Propinsi adalah persediaan pangan yang dikelola atau
dikuasai oleh Pemerintah Propinsi.
Huruf d
Yang dimaksud dengan cadangan pangan Pemerintah
Pusat adalah pangan yang dikelola atau dikuasai oleh
Pemerintah Pusat.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan cadangan pangan tertentu yang
bersifat pokok di tingkat nasional adalah persediaan pangan
pokok tertentu misalnya beras, sedangkan di tingkat daerah
dapat berupa pangan pokok masyarakat di daerah setempat.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Penetapan secara berkala dalam ketentuan ini dapat
dilakukan per-triwulan, per-enam bulan dan/atau per-tahun.
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Dalam hal Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan/atau
Pemerintah Kabupaten/Kota menugaskan badan usaha untuk
mengadakan dan mengelola cadangan pangan tertentu yang
bersifat pokok, maka penugasan tersebut dituangkan dalam suatu
perjanjian tertulis.
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan gizi seimbang adalah
makanan yang mengandung zat tenaga, zat
pembangun dan zat pengatur yang dikonsumsi
seseorang dalam satu hari sesuai dengan kemampuan
kebutuhan tubuhnya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan bencana adalah seperti bencana
banjir, tanah longsor, gunung meletus.
Yang dimaksud dengan paceklik yang berkepanjang adalah
musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga
merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di
suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya
keseimbangan yang besar antara penyediaan dan
kebutuhan.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan penetapan kebijakan pajak
dan atau tarif antara lain menetapkan pajak ekspor
dan/atau tarif impor terhadap pangan tertentu.
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Mengingat ketahanan pangan bersifat lintas sektoral, lintas
daerah dan mengikutsertakan peran serta masyarakat, maka
diperlukan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian
ketahanan pangan secara terpadu yang pelaksanaannya
dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan
Pangan.
Ayat (2)
Yang dimaksud Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan
Ketahanan Pangan yang dibentuk berdasarkan keputusan
Presiden Nomor 132 Tahun 2001.
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4254.