http://<a href="http://4.bp.blogspot.com/-0PLGgSkpMRU/ViSjLq1G0eI/AAAAAAAACZo/TwYVHkx_vzA/s1600/11178282_875247962549019_3156806653394124967_n.jpg" imageanchor="1" ><img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-0PLGgSkpMRU/ViSjLq1G0eI/AAAAAAAACZo/TwYVHkx_vzA/s400/11178282_875247962549019_3156806653394124967_n.jpg" /></a>

Tugas Dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 7 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang diperjelas oleh Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2011, Badan Ketahanan Pangan memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, BKP mempunyai fungsi sebagai berikut:

perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan;
pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup provinsi dan kabupaten / kota;
pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
pelaksanaan kesekretariatan badan;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 5 (lima) Unit Kerja Eselon III yang dibantu oleh 2 atau 3 eselon IV 


SEKRETARIAT
Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi  melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.
Sekretariat membawahi 3 (tiga) subag yaitu: Sub bagian Program, Sub bagian Keuangan serta Sub bagian Umum dan Kepegawaian:

Sub bagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi: koordinasi dan penyusunan program, dan pengelolaan sistem informasi di lingkungan Badan.

Sub bagian Keuangan  mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Badan.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan.

BIDANG KETERSEDIAAN PANGAN
Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan cadangan pangan, dan kemandirian pangan. Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi :

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan cadangan pangan; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kemandirian pangan;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan Pangan membawahi Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan dan Sub Bidang Kemandirian Pangan:

Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan cadangan pangan, meliputi: indentifikasi ketersedian dan keragaman produk pangan, koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan karena berbagai sebab, pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu provinsi.
Sub Bidang Kemandirian Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kemandirian pangan, meliputi: koordinasi penanganan kerawanan pangan provinsi, pengendalian kerawanan pangan wilayah provinsi, identifikasi lembaga swadaya masyarakat dan tokoh masyarakat provinsi, pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat provinsi, pengembangan trust fund  provinsi.

BIDANG DISTRIBUSI PANGAN
Bidang distribusi pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang distribusi dan pemasaran pangan, dan analisis akses dan harga pangan. Bidang Distribusi Pangan mempunyai fungsi:

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan distribusi dan pemasaran pangan;
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan analisis akses dan harga pangan;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Distribusi Pangan, membawahkan Sub bidang Distribusi Dan Pemasaran Pangan dan Sub bidang Analisis Akses Dan Harga Pangan.

Sub Bidang Distribusi dan Pemasaran Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang distribusi dan pemasaran pangan, meliputi: identifikasi infrastruktur distribusi pangan, pengembangan infrastruktur distribusi pangan dan koordinasi pengembangan infrastruktur pangan provinsi.
Sub Bidang Analisis Akses dan Harga Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang analisis akses dan harga pangan, meliputi: koordinasi pencegahan penurunan akses pangan masyarakat dan peningkatan akses pangan masyarakat, informasi harga di provinsi, dan pengembangan jaringan pasar di wilayah provinsi.

BIDANG KONSUMSI & PENGANEKARAGAMANPANGAN
Bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang konsumsi pangan, dan pengolahan dan penganekaragaman pangan. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi:

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan konsumsi pangan;
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengolahan dan penganekaragaman pangan;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahkan Sub Bidang Konsumsi Pangan serta Sub Bidang Pengolahan dan Penganekaragaman Pangan.

Sub Bidang Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang konsumsi pangan, meliputi : identifikasi pangan pokok masyarakat, koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu gizi dan keamanan pangan.

Sub Bidang Pengolahan dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan dan penganekaragaman pangan, meliputi: identifikasi kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat, pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal.

BIDANG KEAMANAN PANGAN
Bidang keamanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan mutu hasil pangan, dan sertifikasi dan pelabelan produk pangan. Bidang Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pembinaan mutu hasil pangan;
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan produk pangan;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keamanan Pangan, membawahkan Sub bidang Pembinaan Mutu Hasil Pangan dan Sub bidang Sertifikasi dan Pelabelan Produk Pangan.

Sub Bidang Pembinaan Mutu Hasil Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan mutu hasil pangan, meliputi: pembinaan mutu dan keamanan pangan pabrikan di provinsi, pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan provinsi.

Sub Bidang Sertifikasi dan Pelabelan Produk Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sertifikasi dan pelabelan produk pangan, meliputi : pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga, pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah provinsi, pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah provinsi, pembinaan penerapan standar batas maksimum residu di wilayah provinsi (BMR) dan monitoring otoritas kompeten kabupaten/kota.

BALAI PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN
Balai mempunyai tugas melaksanakan  kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Badan Bidang Cadangan Pangan. Balai Pengembangan Cadangan Pangan, mempunyai  fungsi::

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan, pengadaan, pendistribusian, serta pengelolaan cadangan pangan;
Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan, pengadaan, pendistribusian, dan pengelolaan cadangan pangan;
Penyusunan bahan dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengembangan cadangan pangan, pengadaan, pendistribusian, dan pengelolaan cadangan pangan;
Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengembangan, pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah;
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan, pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan cadangan pangan;
Pelaksanaan ketatausahaan Balai;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Balai Pengembangan Cadangan Pangan, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengadaan Cadangan Pangan, Seksi Distribusi Cadangan Pangan, Kelompok Jabatan fungsional sebagimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008 dan disempurnakan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2011  tanggal 19 Desember 2011.


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasar kebutuhan dan beban kerja.
Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.