Tugas & Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng

Tugas & Fungsi Dinas Ketahanan Provinsi Jawa Tengah – Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas pokok Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, DISHANPAN mempunyai fungsi sebagai berikut: 

Dalam melaksanankan tugasnya Dinas mempunyai Fungsi

  1. Perumusan Kebijakan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan , Distribusi dan Cadangan Pangan , Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan.
  2. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Distribusi dan Cadangan Pangan , Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan.
  3. Pelaksanaan dan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan , Distribusi dan Cadangan Pangan , Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan.
  4. Pelaksanaan dan Pembinaan administrasi dan Kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Dinas.
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.
  • Sekretariat
  • Ketersediaan
  • Distribusi
  • Konsumsi
  • Keamanan
  • BPMKP
  • Fungsional

              Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi:

1.Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas;

2.Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan dinas;

3.Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan dinas;

4.Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;

5.Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

6.Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;

7.Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

8.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

             Sekretariat membawahi Sub bagian Program, Sub bagian Keuangan dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub bagian Program

    Sub bagian program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.

2. Sub bagian Keuangan

     Sub bagian keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan  perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

    Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan  penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

                Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, sumber daya pangan, dan kerawanan pangan. Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi :

1.Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan;

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya pangan;

3.Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerawanan pangan.

                Bidang Ketersediaan Pangan membawahi Seksi Ketersediaaan Pangan, Sumber Daya Pangan dan Kerawanan Pangan.

1. Seksi Ketersediaan Pangan

    Seksi ketersediaan pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan;

2. Seksi Sumber Daya Pangan

     Seksi sumber daya pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya pangan

3. Seksi Kerawanan Pangan

     Seksi kerawanan pangan mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerawanan pangan.

                 Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:

1.Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan;

2.Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang harga pangan; dan

3.Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang cadangan

                 Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan Seksi Distribusi Pangan, Seksi Harga Pangan dan Seksi Cadangan Pangan.

1. Seksi Distribusi Pangan

    Seksi distribusi pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan

2. Seksi Harga Pangan

     Seksi harga pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang harga pangan

3. Seksi Cadangan Pangan

     Seksi cadangan pangan melakukan penyiapan melakukan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang cadangan pangan.

               Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penganekaragaman dan konsumsi pangan. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi:

1.Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan;

2.Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi penganekaragaman konsumsi pangan; dan

3.Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pangan lokal.

               Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan membawahkan Seksi Konsumsi Pangan, Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Seksi Pengembangan Pangan Lokal.

1.Seksi Konsumsi Pangan

    Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan

2.Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

    Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi penganekaragaman konsumsi pangan

3.Seksi Pengembangan Pangan Lokal

    Seksi Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pangan lokal

                   Bidang keamanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan dan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan. Bidang Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

1.Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan keamanan pangan;

2.Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan pangan, dan

3.Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama dan informasi

                   Bidang Keamanan Pangan, membawahkan Seksi Kelembagaan Pangan, Seksi Pengawasan Keamanan Pangan, Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.

1.Seksi Kelembagaan Pangan

   Seksi kelembagaan pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan keamanan pangan

2.Seksi Pengawasan Keamanan Pangan

   Seksi pengawasan keamanan pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan pangan

3.Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan

   Seksi kerjasama dan informasi keamanan pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan

                   Balai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Ketahanan Pangan di bidang peningkatan mutu dan keamanan pangan. Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A, mempunyai fungsi:

1.Penyusunan rencana teknis operasional di bidang sistem jaminan mutu keamanan pangan, pengujian, standardisasi dan sertifikasi pangan;

2.Koordinasi, pelaksanaan teknis operasional di bidang sistem jaminan mutu keamanan pangan, pengujian, standardisasi dan sertifikasi pangan;

3.Menyiapkan fasilitasi sertifikat produk organik;

4.Evaluasi dan pelaporan di bidang sistem jaminan mutu keamanan pangan, pengujian, standardisasi dan sertifikasi pangan;

5.Pengelolaan ketatausahaan; dan

6.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas

                  Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Balai, membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengujian Mutu Pangan, Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Pangan, dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018

1. Sub bagian Tata Usaha

    Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

2. Seksi Pengujian Mutu Pangan

     Seksi pengujian mutu pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan mutu pangan.

3. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Pangan

     Seksi standardisasi dan sertifikasi pangan mempunyai tugas penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan sertifikasi pangan.

                Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasar kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.