UNGARAN – Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah menggelar Forum Perangkat Daerah dengan Hilirisasi Pangan Mendukung Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional. (Kamis, 17/4/2025)
Dukungan Kegiatan dari Dinas Ketahanan Pangan dalam priorotas 4 (pertumbuhan ekonomi) antara lain :
1) Fasilitasi Kelembagaan Pangan
2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
3) Fasilitasi Distribusi Pangan (termasuk Kios Pangan Murah)
4) Fasilitasi Pengembangan Pangan Lokal
5) Pengawasan Keamanan Pangan
6) Pengawasan Registrasi Pangan
7) Pelayanan Registrasi / Sertifikasi Pangan
Dukungan Kegiatan dari Dinas Ketahanan Pangan dalam Prioritas 8 (Kemiskinan) antara lain :
1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Daerah Rawan Pangan
2) Subsidi Harga Pangan
3) Subsidi Pangan Sumber Energi untuk Daerah dengan Angka PoU Tinggi
4) Subsidi Pangan Sumber Energi untuk Penanggulangan Stunting
“Makna hilirisasi bukan hanya sekedar mengolah bahan baku di hulu produksinya tapi sampai di hilir, sampai dikonsumsinya. Pola konsumsinya harganya keamanannya.” Tegas Dyah Lukisari Kepala Dishanpan Prov Jateng.
“Untuk meningkatkan hilirisasi, PR kita adalah kita berpiir secara komprehensif. Hulu dan hilir sama-sama penting. Urusan pangan hulu tantangannya adalah alih fungsi lahan yang luar biasa dan harga panen yang cenderung murah pada saat barang melimpah (panen). Karena itu kita Intervensi hilirisasi.” Ujar Muhaimin Komisi B DPRD Prov Jateng.
Harun Abdul Hafizh Komisi B DPRD Prov Jateng dalam paparannya mengatakan, Kita harus membuat data tunggal lumbung ekonomi. Data menjadi salah satu referensi kita. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan ketahanan pangan. Aplikasi tunggal data terpadu. Sinkronisasi program dari masing-masing OPD bisa melakukan monitoring.
Ketahanan pangan tidak boleh dimaknai dari sisi ketersediaan saja tapi juga kesejahteraan penyedia yaitu petani, peternak, UMKM
“Kedepan betul-betul hilirisasi akan terlaksana dengan baik salah satunya ketahanan pangan yang sekarang sedang panen raya di daerah-daerah. Harga gabah 6.500..” Terang Amir Masduki Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah.
